KABARBURSA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mengungkapkan keraguan dan pertanyaan terkait dengan keputusan Menteri BUMN, Eric Thohir, yang membentuk jabatan Wakil Direktur Utama di Pertamina. Menurut Mulyanto, keputusan tersebut terkesan dipaksakan dan hanya untuk mengakomodasi kepentingan tertentu, terutama mengingat mendekati akhir masa kerja Pemerintahan Joko Widodo.
Mulyanto menyatakan bahwa sebelumnya, Menteri BUMN, Komisaris, dan Direktur Utama Pertamina tidak pernah membahas pembentukan jabatan baru ini dengan Komisi VII DPR RI. Oleh karena itu, ia tidak mengetahui secara rinci bagaimana pembagian tugas antara Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Pertamina nantinya.
"Ia mengaku tidak tahu apa maksud dan urgensi adanya posisi Wakil Direktur Utama Pertamina di tahun politik seperti sekarang ini. Saya melihat tidak ada urgensinya," tegas Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI ini juga mempertanyakan pembagian tugas pokok dan fungsi antara Wakil Direktur Utama dan Direktur Utama Pertamina. Menurutnya, tidak ada penjelasan dari Menteri BUMN mengenai hal tersebut, sehingga bisa timbul konflik atau kebingungan dalam struktur kepemimpinan Pertamina.
"Bisa jadi nantinya Wakil Direktur Utama ini hanya menjadi pajangan, atau malah jadi kisruh. Sekarang ini saja antara Direktur Utama dengan Komisaris Utama terkesan tidak kompak. Apalagi kalau nanti Wakil Direktur Utama juga bersimpang jalan dengan Direktur Utama, ini bisa semakin runyam dan melemahkan Pertamina," ujar Mulyanto.
Mulyanto mendesak Menteri BUMN untuk menjelaskan keputusan ini secara transparan kepada publik agar tidak muncul kecurigaan terhadap Pertamina. Ia berpendapat bahwa penjelasan yang jelas dapat menghindari persepsi negatif terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.
"Ini akan semakin sulit bagi publik untuk menghapus kesan BUMN sebagai sapi perahan," tegas Mulyanto.
