KABARBURSACOM - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyoroti lonjakan rasio kredit menganggur atau undisbursed loan di Bank BTN dan BNI.
Menurutnya, jumlah fasilitas kredit yang belum dicairkan terus menumpuk dan menjadi perhatian serius. Pada November 2025, kredit menganggur tercatat sebesar Rp 2.509,4 triliun, setara 23,18 persen dari plafon kredit yang tersedia. Angka ini melonjak dari Oktober 2025 yang masih Rp 2.450,7 triliun atau 22,97 persen.
“Dengan kredit menganggur yang sudah menembus 2.500 triliun, direksi wajib menganalisis kondisi ini secara mendalam dan menyusun road map strategis agar angka tersebut bisa turun pada 2026,” tegas Nevi saat Rapat Kerja dengan Direktur Bank BTN dan BNI di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR, Senin 26 Januari 2026.
Nevi menekankan, tingginya angka kredit menganggur turut menekan pertumbuhan kredit, yang tak sekuat tahun sebelumnya dari sisi permintaan. “Bagaimana porsi kredit produktif untuk UMKM dan koperasi dalam road map 2026? Apa indikator keberhasilannya?” tanyanya.
Dari sisi penawaran, persaingan pendanaan menjadi faktor kunci. Pemberian suku bunga khusus atau special rate untuk deposan besar masih marak dilakukan bank. Praktik ini mendorong meningkatnya biaya penghimpunan dana (Cost of Loanable Fund), yang pada akhirnya membatasi kemampuan bank menyalurkan pinjaman baru.
“Pihak bank harus memastikan rasio kredit menganggur bisa turun. Jika tidak, dampaknya akan terasa pada perekonomian masyarakat. Di sisi lain, bank juga wajib mencegah munculnya kredit menganggur baru,” imbuhnya.
Nevi juga menyoroti kekakuan suku bunga kredit. Bank cenderung cepat menaikkan bunga ketika suku bunga acuan naik, namun lambat menurunkannya saat suku bunga acuan turun. Di tengah ketidakpastian ekonomi, perilaku ini diperparah dengan peningkatan premi risiko oleh bank.
Fenomena ini, menurutnya, menuntut pengawasan lebih ketat sekaligus strategi inovatif agar penyaluran kredit dapat lebih efisien dan produktif, terutama bagi UMKM dan sektor riil.(*)
