KABARBURSA.COM - Mubariq Ahmad, seorang ahli ekonomi dan lingkungan, menyoroti perlunya dukungan pemerintah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkelanjutan, termasuk melalui regulasi yang kuat.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan konkret dan intervensi langsung, terutama dalam bentuk regulasi yang mendukung bisnis UMKM berkelanjutan. Seperti dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu 6 April 2024.
Salah satu mekanisme dukungan yang bisa diberikan adalah melalui sumber permodalan dari program-program pemerintah yang sudah ada, seperti program KUR, investment facility, BLU pemerintah, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis credit union.
Mubariq juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan bisnis berkelanjutan. UMKM telah membuktikan kontribusinya terhadap 61 persen pendapatan domestik bruto (PDB) negara.
Jika model bisnis konvensional dapat beralih ke bisnis berkelanjutan, sektor UMKM berpotensi memberikan dampak besar dalam upaya pengurangan emisi karbon nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Namun, Mubariq juga mengidentifikasi dua tantangan utama dalam mengembangkan UMKM berkelanjutan, baik dari sisi pemilik usaha maupun pemilik modal.
Pertama, masih kurangnya pendanaan dari pemerintah yang fokus pada pengembangan UMKM hijau dan terbatasnya fasilitas investasi yang berdampak bagi pemilik usaha. Tantangan kedua adalah kurangnya kesadartahuan terhadap penggunaan bank konvensional dan akses terhadapnya bagi pemilik usaha.
Untuk mengatasi tantangan ini, Mubariq menyarankan agar para pemilik UMKM diberikan akses ke dalam empat kerangka kerja ekonomi berkelanjutan, yaitu akses pendanaan, pengembangan kapasitas UMKM, akses teknologi, dan akses pasar.
