Market Hari Ini 09 Feb 2025 Penulis: Desty Luthfiani Editor: Tim Editorial

Ekonom Bicara Kondisi Utang Indonesia: Berat Beban Bayar!

Ekonom Bicara Kondisi Utang Indonesia: Berat Beban Bayar!
Ekonom Bicara Kondisi Utang Indonesia: Berat Beban Bayar!

Daftar Isi

  1. 01 Catatan Utang Luar Negeri
  2. 02 Dominasi Sektor Utama

KABARBURSA.COM - Kondisi utang Indonesia setiap tahunnya semakin bertambah, bahkan meski ganti kepemimpinan persoalan tentang pembengkakan utang ini tak kunjung surut.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menjelaskan hutang pemerintah Indonesia saat ini telah mencapai Rp8.801,09 triliun pada akhir 2024 berdasarkan data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) Bank Indonesia.

Menurut dia, persoalan utama bukan hanya pada besarnya angka utang, tetapi lebih pada beratnya beban pembayaran.

“Masalah utang pemerintah Indonesia terutama bukan pada besarnya posisi utang atau rasionya terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB, tetapi lebih pada beratnya beban utang yang harus dibayar,” ujar Awalil Rizky dalam acara diskusi di Jakarta Selatan pada Sabtu, 8 Januari 2025.

Menurutnya, beban pembayaran utang semakin meningkat, baik dari sisi pokok maupun bunga. Rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara mencapai 17,80 persen pada 2024, jauh di atas rekomendasi International Monetary Fund atau IMF yang berkisar 7 sampai 10 persen.

Sementara itu, rasio total beban utang terhadap pendapatan negara mencapai 45,65 persen, hampir dua kali lipat dibandingkan 2014 yang hanya 18,99 persen.

Faktor utama penambahan utang, lanjut Awalil, disebabkan oleh defisit anggaran yang pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 mencapai Rp507,80 triliun, pengeluaran pembiayaan pemerintah, serta perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Awalil menyoroti produktivitas utang yang rendah. Ia menjelaskan bahwa kenaikan utang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan negara maupun pertumbuhan ekonomi. “Laju pertumbuhan ekonomi pada era pemerintahan saat ini hanya rata-rata 4,13 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan era sebelumnya yang mencapai 5,69 persen,” ucap dia.

Selain itu, nilai aset tetap pemerintah juga tidak bertambah secara signifikan meskipun utang terus meningkat. Data menunjukkan bahwa sejak 2019, aset tetap pemerintah hampir stagnan, hanya bertambah 0,11 persen dalam empat tahun.

“Jika utang digunakan untuk pembangunan, seharusnya ada peningkatan aset yang lebih besar,” kata Awalil.

Dengan tren ini, Awalil mengingatkan bahwa pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola utang, terutama dalam menjaga keseimbangan antara utang, pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi.

“Jika beban utang semakin berat sementara manfaatnya tidak sebanding, maka keberlanjutan fiskal bisa menjadi tantangan besar ke depan,” ujar dia.

Dia khawatir beban hutang mulai 2025 ini juga akan mempengaruhi kinerja ekonomi di Indonesia, jika tidak seimbang maka akan memicu permasalahan di masa mendatang. Selain hutang, permasalahan seperti sentimen global, perang dagang antara Amerika Serikat dan China, pelemahan suku bunga, hingga rupiah yang terus melemah juga dikhawatirkan memperparah kondisi Indonesia.

Catatan Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2024 tercatat tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan data terbaru, posisi ULN Indonesia mencapai USD424,1 miliar atau tumbuh 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Oktober 2024 yang sebesar 7,7 persen (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan bahwa perlambatan ini disebabkan oleh pertumbuhan yang lebih rendah pada ULN sektor publik dan penurunan pada ULN swasta.

“Pada November 2024, ULN pemerintah tercatat sebesar USD 203,0 miliar atau tumbuh 5,4 persen (yoy), melambat dibandingkan Oktober 2024 yang tumbuh 8,6 persen (yoy),” jelas Denny dalam Siaran Persnya, Kamis, 16 Januari 2025.

Perlambatan ini kata Denny dipengaruhi oleh masuknya modal asing melalui Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan penarikan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan program prioritas pemerintah.

ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung belanja prioritas di berbagai sektor strategis, seperti jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 20,9 persen, administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 19,4 persen, asa Pendidikan 16,8 persen, konstruksi 13,5 persen dan jasa Keuangan dan Asuransi 9,0 persen.

Hampir seluruh ULN pemerintah didominasi tenor jangka panjang, mencapai 99,9 persen dari total ULN, yang mencerminkan pengelolaan utang yang kredibel dan akuntabel.

Sementara itu, ULN swasta mengalami kontraksi lebih dalam. Pada November 2024, ULN swasta tercatat sebesar USD 194,6 miliar atau terkontraksi 1,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan Oktober 2024 yang terkontraksi 1,4 persen (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi pada utang perusahaan nonkeuangan sebesar 1,7 persen (yoy).

Dominasi Sektor Utama

ULN swasta masih didominasi oleh sektor-sektor utama, yaitu Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas dan Pertambangan dan Penggalian.

Keempat sektor ini berkontribusi sebesar 79,4 persen dari total ULN swasta. Selain itu, ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa 76,1 persen.

BI menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat dan terkendali. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 30,5 persen pada November 2024, dengan dominasi ULN jangka panjang mencapai 84,7 persen dari total ULN.

BI bersama Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau dan mengelola ULN agar tetap sehat. Optimalisasi peran ULN sebagai sumber pembiayaan pembangunan terus dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.(*)

Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

Gabung Sekarang

Follow KabarBursa di Google News

Dapatkan berita terbaru KabarBursa langsung dari Google News.

Follow Google News

Disclaimer

Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi. Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu. Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. KabarBursa.com tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.

Jurnalis & Penulis
DE
Jurnalis

Desty Luthfiani

Lihat Karya Penulis Lainnya

Berita Terkait