KABARBURSA.COM - Ekonom dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Etikah Karyani menyatakan pandangannya mengenai langkah ideal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menghadapi risiko Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bangkrut.
Yang pertama, kata Etikah, OJK dapat melakukan pencabutan izin usaha dan pemeriksaan secara intensif terhadap BPR yang memiliki tata kelola tidak sehat.
"OJK menyediakan langkah-langkah itu untuk mengatasi kasus bank bangkrut BPR," ujarnya kepada Kabar Bursa, Minggu, 23 Maret 2024.
Etikah, yang juga menjabat Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyampaikan, perlu adanya konsolidasi industri BPR.
"(Konsolidasi) diperlukan untuk mengurangi jumlah BPR yang terlalu besar. Idealnya kurang dari 1.000 BPR untuk melayani satu negara Indonesia," jelasnya.
Selain itu, ia menekankan, konsolidasi diperlukan agar setiap BPR dapat memenuhi modal inti minimum.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan rencana penyehatan BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Hal tersebut diungkap Mahendra setelah OJK melaporkan terdapat BPR tutup pada 2024 dengan penyebab fraud dan buruknya tata kelola manajemen.
Adapun BPR yang telah dilaporkan tutup hingga Maret 2024 ada sebanyak tujuh bank.
Padahal pada 2023, menurut data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK mencatat laba BPR mencapai Rp1,94 triliun.
Namun terjadi kemerosotan 38,65 persen dari tahun ke tahun (year on year) dibandingkan laba pada tahun sebelumnya yaitu Rp3,16 triliun. (ari/car).
