KABABURSA.COM - Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian mengatakan tata kelola irigasi masih menjadi persoalan sektor pertanian di Indonesia.
Hal itu dikatakan Eliza, saat ditanya mengenai kerja sama Indonesia-Iran dalam memperkuat sektor pertanian Indonesia melalui kerja sama teknologi dan ilmu pengetahuan.
"Semoga saja kerjasama Iran-Indonesia dalam hal irigasi ini tidak hanya sebatas teknologinya saja yang diadopsi, namun juga dari segi tata kelola," katanya kepada Kabar Bursa, Sabtu 4 Mei 2024.
Menurut Eliza, Iran hampir menghadapi persoalan serupa seperti Indonesia yakni tumpang tindih regulasi tata kelola air dan kurangnya koordinasi antar stakeholder yang menyebabkan kebijakannya kurang sinkron.
"Indonesia pun persoalan utamanya adalah tata kelola irigasi," ujar dia.
Adanya perbedaan kewenangan dalam hal mengelola irigasi berdasarkan luasan ini, kata Eliza, bisa menghambat revitalisasi irigasi serta keterbatasan anggaran.
Eliza kemudian membeberkan penyebab irigasi dalam negeri kurang terurus. Dia bilang, irigasi primer yang luasnya di atas 3000 hektare itu dikelola pusat dan kementerian.
Lalu yang luasnya 1000-3000 hektare itu dikelola oleh provinsi dan di bawah 1000 itu oleh kabupaten.
"Misalnya ketika ada irigasi di sekitaran kabupaten itu rusak, karena di bawah kendali pusat sehingga daerah tersebut tidak berwenang melakukan tindakan. Karena ada perbedaan kewenangan itu jadinya anggaran pun terbagi-bagi di berbagai level. Sedangkan kondisi anggaran untuk irigasi sangat kecil," jelasnya.
Akibatnya, lanjut Eliza, anggaran pada tahun berjalan itu tidak bisa digunakan untuk merevitalisasi besar-besaran irigasi yang sudah rusak sistemik akibat pendangkalan.
Menurutnya, tidak mungkin merevitalisasi irigasi itu dicicil berdasarkan ketersediaan anggaran, untuk itu dibutuhkan skala prioritas.
"Sebaik atau secanggih apapun teknologi irigasi yang ada, jika persoalan fundamental dari hulunya tidak dibenahi, ini tidak akan signifikan mengairi lahan kita. Selain teknologi yang terbaru dan tepat guna juga dibutuhkan aksi kolektif dari berbagai stakeholders terkait tata kelola air," pungkasnya.
