KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkap adanya indikasi kasus kredit bermasalah yang diduga melibatkan praktik fraud dari debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Menyikapi situasi ini, Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso, menyatakan penuh dukungan terhadap langkah-langkah Menteri Keuangan dan Jaksa Agung dalam melakukan pemeriksaan dan tindakan hukum terhadap debitur LPEI yang terlibat.
"LPEI sepenuhnya mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan dan Jaksa Agung dalam menangani kasus debitur yang bermasalah secara hukum," ujar Riyani dalam konfirmasinya dikutip Selasa 19 Maret 2024
Riyani menekankan komitmen LPEI untuk menghormati proses hukum yang berlangsung, mematuhi semua peraturan yang berlaku, dan bersedia berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta aparat penegak hukum lainnya.
"LPEI akan terus menjaga tata kelola perusahaan yang baik, mengintegrasikan seluruh aktivitas operasionalnya, dan menjalankan mandatnya secara profesional untuk mendukung pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerima laporan hasil penelitian terhadap kasus kredit bermasalah di LPEI dari tim terpadu antara LPEI, BPKP, Jamdatun, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
Sri Mulyani mengungkapkan temuan tersebut pada konferensi pers, dengan menyoroti adanya dugaan tindak pidana yang melibatkan empat debitur dengan total outstanding pinjaman mencapai Rp 2,5 triliun.
Perusahaan yang terindikasi dalam kasus ini antara lain PT RII sebesar Rp1,8 triliun, PT SMS Rp216 miliar, PT SPV Rp144 miliar, dan PT PRS Rp 305 miliar.
"Kami akan menyerahkan kasus ini kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) untuk proses penyelidikan lebih lanjut," tegas Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
