KABARBURSA.COM - Aktivitas PT Gag Nikel yang menjalankan bisnis pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat, menjadi sorotan banyak pihak.
Terlebih, PT Gag merupakan anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), sebuah perusahaan BUMN yang seharusnya bisa memperhatikan kelestarian lingkungan.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, publik telah menilai pembiaran aktivitas tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat merupakan kelengahan Antam.
"Antam selaku BUMN harusnya bisa ikut menjaga kelestarian alam di Raja Ampat," ujar dia kepada KabarBursa.com, Jumat, 13 Juni 2025.
Tidak hanya masyarakat lokal, Huda menyampaikan aktivitas PT Gag Nikel di Raja Ampat juga menjadi sorotan dunia internasional.
Bukan hanya manajemen Antam saja, lanjut dia, kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh BUMN dan BUMS yang harus komitmen terhadap Environmental, Social, and Governance (ESG).
"Antam yang memang bergerak di bidang pertambangan harusnya lebih aware terhadap konsen ini," tuturnya.
Di sisi lain, Huda melihat saat ini telah banyak investor ritel hingga anak muda yang aware terhadap isu lingkungan. Akibatnya, ia memandang kondisi ini bisa berdampak negatif terhadap pergerakan saham Antam (ANTM)
Mengutip data Stockbit, pada perdagangan terakhir pekan ini, Jumat, 13 Juni 2025, saham ANTM ditutup menguat sebesar 4,10 persen ke level 3.300. Namun begitu dalam sepekan terakhir, saham ini terpantau koreksi dengan performa sebesar -4,35 persen.
"Jika kita mengacu pada pergerakan harga saham Antam dalam beberapa hari terakhir, ada dampak yang negatif dari munculnya isu PT Gag Nikel ini," pungkas Huda.
DPR Desak Evaluasi Tambang Nikel Raja Ampat
Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ia menegaskan bahwa langkah ini dilakukan demi mencegah kerusakan lingkungan di lima pulau kecil yang menjadi titik tambang nikel.
“Tentu kami di Fraksi Gerindra DPR RI akan mengkaji isu ini secara lebih seksama, dan mendorong evaluasi menyeluruh mulai dari aspek perizinan, dampak lingkungan, keberlangsungan hidup masyarakat lokal, hingga kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan, serta undang-undang yang berlaku,” ujar Budisatrio, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 5 juni 2025.
Lanjutnya, Ia mengatakan jika Hilirisasi nikel memang masuk dalam industri strategis nasional, namun bukan berarti bisa dijalankan dengan mengabaikan aspek ekologi dan sosial. Terutama di wilayah konservasi seperti Raja Ampat, setiap aktivitas tambang harus tunduk pada prinsip keberlanjutan.
Meski Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (UU PWP3K) membuka ruang pengecualian bagi pertambangan di pulau kecil, aturan ini mengikat secara ketat—dengan syarat wajib melindungi lingkungan, menjaga tata air, dan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
“Pengecualian itu memang diatur, tapi harus dibuktikan bahwa seluruh persyaratannya benar-benar dijalankan di lapangan. Saat ini kami menunggu hasil verifikasi dari Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup yang tengah melakukan evaluasi teknis di area pertambangan di lima pulau tersebut,” lanjutnya.
Budisatrio menegaskan bahwa Raja Ampat memiliki nilai ekologis dan ekonomi strategis yang tidak tergantikan. Ia menggarisbawahi bahwa kawasan ini merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia, rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan dan 500 spesies karang, serta menjadi bagian dari Coral Triangle yang diakui secara global.
Selain menjadi pusat biodiversitas, menurut Budisatrio, Raja Ampat juga memiliki potensi luar biasa di sektor ekowisata berbasis masyarakat, penelitian kelautan, dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan.
“Kami memahami pentingnya hilirisasi nikel sebagai bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Namun Raja Ampat juga tidak bisa dilihat semata-mata dari kacamata industri ekstraktif. Ada nilai ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi jangka panjang yang jauh lebih besar jika kawasan ini dikelola secara bijak. Nilai-nilai ini juga harus kita perjuangkan,” paparnya.(*)
