KABARBURSA.COM - Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) dinilai mampu memperbaiki sejumlah hal, salah satunya adalah kualitas rencana tata ruang.
Perlu diingat, Kebijakan Satu Peta adalah upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada refrensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan.
"Pemanfaatan Kebijakan Satu Peta adalah dukungan untuk perbaikan kualitas rencana tata ruang, mendukung dalam percepatan penetapan batas daerah, serta mendukung dalam masterplan pengembangan beberapa kawasan di Indonesia," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam Media Gathering terkait Kebijakan Satu Peta, Jakarta, dikutip Rabu 3 April 2024.
Perlu diketahui, pada akhir 2018 lalu Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Adapun peraturan portal ini tengah direvisi terkait akses data produk.
Selain itu, revisi juga mencakup penambahan mekanisme akses masyarakat dan klasifikasi akses untuk peta-peta tematik baru.
"Walaupun sekarang akses ke publik belum dibuka, nanti setelah peluncuran Geoportal 2.0 akan dibuka, namun tetap akan diatur tentang aksesnya karena ada juga hal-hal yang tidak bisa dishare," kata Susiwijono.
Lanjut Susiwijono, nanti peta yang ditampilkan di Geoportal akan menjadi refrensi tunggal untuk pembuatan program atau kebijakan yang butuh data spasial.
Adapun pemerintah juga akan menggelar One Map Policy Summit 2024 pada 26-27 Juni 2024 mendatang.
Tujuan kegiatan tersebut antara lain ingin menyampaikan kemajuan pelaksanaan percepatan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang kepada publik dan masyarakat luas. (yog/prm)
