KABARBURSA.COM - Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mendesak pemerintah daerah di Indonesia untuk melaksanakan operasi pasar guna menstabilkan harga beras yang tengah mengalami kenaikan.
Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sekitar 75 persen daerah masih menghadapi kenaikan harga beras, Tomsi menyoroti bahwa hanya 196 dari sekitar 450 daerah yang telah melaksanakan operasi pasar.
Tomsi menginginkan agar Badan Urusan Logistik (Bulog) berkolaborasi dengan kepala daerah dan terlibat aktif dalam pelaksanaan operasi pasar. Seperti dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.
Ia menekankan bahwa kepala daerah harus melakukan pengecekan langsung ke lapangan, tidak hanya bergantung pada laporan staf.
Meskipun Bulog menyatakan bahwa stok beras merata dan cukup di seluruh daerah, Tomsi mencatat bahwa 65 persen pemerintah daerah belum melaksanakan operasi pasar.
Ia mengingatkan bahwa harga beras dan komoditas lainnya harus terkendali menjelang perayaan Idul Fitri.
Tomsi juga menyoroti kenaikan harga komoditas lainnya seperti cabai merah, cabai rawit, telur ayam, daging ayam, dan minyak goreng.
Ia memperingatkan bahwa evaluasi akan dilakukan hingga tiga kali, dan kepala daerah diharapkan untuk lebih proaktif dalam menangani masalah ini.
Tomsi berharap agar pengawasan terhadap kenaikan harga bahan pokok semakin diperkuat, dengan Satgas Pangan di daerah dan pemangku kepentingan terkait melaksanakan langkah-langkah pengendalian dan mendeteksi kenaikan harga.
