KABARBURSA.COM - Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), telah menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi investasi di IKN atau Ibu Kota Nusantara setelah pemilu 2024.
"Saya telah menyatakan bahwa saya akan mengakselerasi investasi di IKN setelah pemilu," ujarnya, Senin, 29 April 2024.
Dia mengonfirmasi bahwa saat ini sedang berlangsung pembangunan hotel, perkantoran, fasilitas umum, dan lainnya terkait Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di IKN oleh investor swasta seperti PIK dan beberapa konsorsium.
"Proyek-proyek pembangunan hotel oleh investor swasta seperti PIK dan beberapa konsorsium telah mengalami kemajuan, dan diharapkan pada bulan Juli-Agustus, fasilitas tersebut akan tersedia untuk penginapan," jelasnya.
Beberapa perkantoran juga sudah dibangun, investasi untuk tempat olahraga, kemudian fasilitas umum juga sudah dilakukan.
Dalam kesempatan sama, Bahlil juga menyampaikan bahwa dirinya saat ini sedang menangani permintaan lahan di IKN dari pengusaha Sukanto Tanoto.
"Tentang Sukanto Tanoto, itu mereka sekarang saya lagi tangani untuk permintaan lahannya. Jadi nanti kami akan mempersiapkan lahannya dulu, tapi pengajuannya sudah mereka komunikasikan kepada saya maupun Otorita IKN," katanya.
Bahlil mengatakan bahwa dirinya bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sudah dipanggil oleh Presiden RI untuk membahas khusus terkait hal ini.
"Dan Insya Allah ibarat orang mau puasa itu hilalnya sudah dekat akan semakin baik," katanya.
Sebagai informasi, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagian besar mengandalkan investasi swasta.
Berdasarkan Lampiran UU No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN, dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN, Pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sinergi pendanaan tersebut diperlukan agar terdapat kesinambungan fiskal dengan melakukan berbagai upaya antara lain dengan mengoptimalkan penggunaan skema-skema pendanaan yang kreatif dan inovatif dengan tetap menjaga akuntabilitas.
Sumber pendanaan dimaksud, antara lain APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan, kemudian Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN.
Selanjutnya skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni.
Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/ atau pemberian dana talangan.
Dan skema pendanaan lainnya yakni creative financing, seperti crowd funding dan dana dari filantropi.
