KABARBURSA.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengembangkan sistem pengawasan berbasis intelijen guna menanggulangi kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF/penangkapan ikan ilegal, tidak terlaporkan, dan tidak sesuai aturan) di kawasan regional.
"Pengembangan strategi pengawasan terus dilakukan sesuai arahan Menteri Sakti Wahyu Trenggono dalam mendukung program prioritas Ekonomi Biru, dengan memanfaatkan teknologi dan fungsi intelijen," ungkap Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, dalam sebuah siaran pers di Jakarta, Senin 11 Maret 2024.
Langkah ini mencerminkan komitmen KKP dalam kolaborasi dengan Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practice including Combating IUU Fishing in the Region (RPOA IUU) bersama United Nations Development Programme (UNDP) melalui program Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2).
Dalam Advanced Fisheries Intelligence Training yang diselenggarakan di Bali, Wakil Direktur Eksekutif RPOA-IUU, Eko Rudianto, menyampaikan bahwa dengan meningkatkan kapasitas pengawas perikanan dalam menggunakan komponen intelijen dalam sistem Monitoring, Control, dan Surveillance (MCS) di sektor perikanan, pengawasan dapat dioptimalkan. Hal ini diyakini dapat mendukung efektifitas implementasi kebijakan prioritas Ekonomi Biru.
"Dengan merancang strategi operasi pengawasan berbasis intelijen dan meningkatkan keahlian pengawas perikanan dalam menerapkan fungsi intelijen, kita dapat memantau seluruh kegiatan penangkapan ikan. Dengan demikian, kita dapat mencapai pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan transparan," ungkap Rudianto.
Manajer Proyek Regional ATSEA-2, Handoko Adi Susanto, menambahkan bahwa melalui Advanced Fisheries Intelligence Training, para pengawas perikanan akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang komponen intelijen. Hal ini membantu mereka dalam menganalisis data perikanan serta merencanakan operasi dan patroli pengawasan laut secara efektif dan efisien.
KKP melaksanakan kegiatan Advanced Fisheries Intelligence Training dengan dihadiri oleh 42 perwakilan dari 11 negara peserta, termasuk Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam.
