KABARBURSA.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan tentang kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan World Bank untuk Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA).
Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan capaian pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Melalui berbagai upaya, termasuk melibatkan masyarakat yang telah diberi pelatihan sebagai pengumpul data pertanahan (Puldatan) serta fokus pada transformasi digital, program ini berlangsung di 10 provinsi, mencakup beberapa wilayah di Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Riau.
Dalam pertemuan dengan perwakilan World Bank, AHY menyampaikan harapannya bahwa implementasi pertanahan dan tata ruang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sambil tetap pro lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim.
World Bank Country Director for Indonesia and Timor Leste, Satu Kahkonen, mendukung inisiatif Kementerian ATR/BPN untuk menerapkan implementasi pertanahan dan tata ruang yang lebih pro lingkungan. Dia menyoroti pentingnya memulai dari bisnis proses yang berhubungan dengan dukungan terhadap penanganan perubahan iklim.
Land Tenure Specialist dari World Bank, Willem Egbert van der Muur, juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN dalam Program Percepatan Reforma Agraria. Dia menekankan pentingnya kerja sama untuk mencapai program-program saat ini dan mendatang, termasuk upaya dalam pertimbangan perubahan iklim dalam pembangunan.
Pertemuan antara Menteri ATR/BPN AHY dan perwakilan World Bank membahas pelaksanaan program yang telah berjalan serta potensi kerja sama di masa depan, terutama terkait dengan capaian Reforma Agraria. Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat pertanahan dan tata ruang di Indonesia untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
