KABARBURSA.COM- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan tanggapan terhadap keputusan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang lebih memilih mengimpor Kereta Rel Listrik (KRL) dari China dibandingkan Jepang.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, mengungkapkan bahwa awalnya pihaknya tidak merekomendasikan pembelian barang bekas dalam sengkarut impor trainset KRL. Meski begitu, Ateh belum dapat menyatakan alasan di balik pilihan KCI untuk mengimpor tiga rangkaian baru senilai Rp783 miliar dari China.
"Tidak semua aksi korporasi BUMN dikawal, kalau semua tidak sanggup juga kita. Kita kawal yang sangat material dan substansial. Ini kalau belinya pilih China atau Jepang itu belum kami evaluasi." katanya dalam konferensi pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024).
"Kalau semua kegiatan kami kawal, enak juga mereka. Kan mereka gajinya besar, kami gak dibayar. Yang jelas belum (ada permintaan reviu lanjutan dari KCI), kami harus ada permintaan," tambah Ateh.
Sama halnya, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP, Sally Salamah, menegaskan bahwa mereka tidak dapat menjelaskan mengapa Jepang kembali 'tertikung' dari China. Meskipun begitu, ia menyatakan kemungkinan jawabannya dapat terungkap dalam reviu lanjutan BPKP.
"Tanya ke KAI (mengapa pilih China ketimbang Jepang), jangan ke sini. Tapi mungkin saja (reviu soal asal negara impor KRL) kalau mereka meminta," kata Sally usai konferensi pers.
Kontroversi impor KRL berakhir dengan KAI Commuter membeli tiga rangkaian KRL baru dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).
Direktur Utama KCI, Asdo Artriviyanto, menyebut pengadaan KRL baru ini sebagai bagian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek, dibahas dalam Rapat Koordinasi pada Juni 2023.
Walaupun demikian, sumber yang mengetahui rencana impor KRL mengatakan bahwa terdapat dugaan persaingan antara China dan Jepang terkait impor KRL bekas. China mengancam menahan pinjaman untuk proyek Whoosh jika Indonesia tetap mengimpor KRL bekas dari Jepang.
Meskipun pernyataan tersebut pernah dibantah oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Septian Hario Seto, yang mengklaim bahwa keputusan pemerintah dilandaskan pada kehati-hatian untuk menghindari kasus korupsi seperti pada impor KRL bekas Jepang tahun 2006-2007.
