KABARBURSA.COM- Korea Utara telah memutuskan untuk mengakhiri segala bentuk kerja sama ekonomi dengan Korea Selatan, seperti yang diumumkan oleh Majelis Tertinggi Rakyat Korea Utara.
Keputusan ini mencakup pembatalan semua perjanjian ekonomi yang telah disepakati sebelumnya dengan Korea Selatan, termasuk perjanjian terkait peningkatan kerja sama ekonomi.
Selain itu, mereka juga memutuskan untuk mencabut undang-undang yang mengatur hubungan ekonomi dengan Korea Selatan, termasuk hukum yang terkait dengan operasi proyek pariwisata Gunung Kumgang.
Proyek pariwisata Gunung Kumgang, yang menjadi simbol kerja sama ekonomi antara kedua Korea, sudah dimulai sejak awal tahun 2000-an. Proyek ini berhasil menarik hampir 2 juta pengunjung dari Korea Selatan sebelum dihentikan pada tahun 2008 akibat insiden tragis di mana seorang turis Korea Selatan ditembak mati setelah tersesat ke zona terlarang yang dijaga ketat oleh Korea Utara.
Keputusan Korea Utara ini menunjukkan pergeseran besar dalam kebijakan antar-Korea. Mereka kini menganggap Korea Selatan sebagai musuh perang dan telah membatalkan sejumlah perjanjian, termasuk pakta militer yang bertujuan untuk meredakan ketegangan di sekitar perbatasan militer, yang dibuat setelah Perang Korea tahun 1950-1953.
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menggambarkan perubahan dalam kebijakan Korea Utara sebagai hal yang luar biasa dan menyatakan kesulitan untuk memahami pemikiran di balik tindakan tersebut.
Meskipun demikian, ia tetap terbuka untuk berdialog dengan Korea Utara, bahkan hingga tingkat pertemuan puncak dengan Kim Jong Un, serta memberikan bantuan jika itu akan membantu perekonomian Korea Utara. Namun, ia menekankan bahwa kepemimpinan Korea Utara tidak dapat diprediksi secara rasional.
Sejak Kim Jong Un berkuasa pada tahun 2011, Korea Utara telah mengalami peningkatan dalam pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik, yang telah meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.
Meskipun demikian, Kim Jong Un juga terlibat dalam upaya modernisasi fasilitas produksi dan pembangunan regional, seperti yang dilaporkan oleh KCNA, sebagai bagian dari kebijakan pembangunan baru yang diterapkan.
