KABARBURSA.COM - PT Logisticsplus International Tbk (LOPI) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memutuskan untuk mengalihkan laba bersih tahun 2023 sebagai dana cadangan perseroan.
Direktur Utama LOPI, Wahyu Dwi Jatmiko, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. Seperti keterangannya di Jakarta, 15 Mei 2024.
Dana cadangan ini akan digunakan untuk ekspansi operasi usaha perseroan, dengan tujuan memperkuat ekuitas perusahaan. "Dana cadangan ini akan memperkuat ekuitas kami," ujar Wahyu.
Selain itu, RUPST memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023, dengan pertimbangan bahwa perusahaan belum lama melangsungkan Initial Public Offering (IPO).
LOPI juga menyampaikan bahwa mereka telah menyerap sepenuhnya dana hasil IPO dan memasang target optimistis untuk tahun ini.
Beberapa faktor yang diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan meliputi kontrak baru dan penguatan hubungan dengan pelanggan existing.
Salah satu kontrak baru yang diperoleh adalah kontrak komersial dengan salah satu produsen makanan terbesar di Indonesia, setelah sukses dalam trial contract sebelumnya. Selain itu, LOPI juga mendapatkan persetujuan untuk kerja sama pengangkutan kereta angkut batu bara dari China, yang ditargetkan akan direalisasikan pada akhir tahun 2024.
Perusahaan juga terus memperkuat kontrak dengan pelanggan utama seperti GE Healthcare dan PT Kilang Pertamina International, yang telah berlangsung hingga saat ini. LOPI menawarkan jasanya kepada pelanggan melalui dua mekanisme: perjanjian kerjasama dan nota kesepakatan.
Sepanjang tahun 2023, LOPI membukukan pendapatan sebesar Rp82,55 miliar, meningkat 15,57 persen year on year (yoy) dibandingkan Rp71,43 miliar pada tahun 2022. Laba bersih perseroan tercatat sebesar Rp1,75 miliar pada tahun 2023.
Penawaran Umum Perdana
PT LogisticsPlus International Tbk (LOPI) dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) telah menyetujui perubahan penggunaan dana dari penawaran umum perdana (IPO), di mana alokasi pembelian unit truk yang semula Rp8,53 miliar kini berubah menjadi Rp4,5 miliar.
“Selain itu, kami telah menambah alokasi modal kerja dari semula Rp16,51 miliar menjadi Rp20,3 miliar,” ujar Direktur Keuangan LOPI, Budi Mulyana, dalam keterangan resmi di Jakarta.
Keputusan dalam RUPSLB juga mencakup pengangkatan Iwan Bachtiar sebagai Direktur Operasional dan Budi Mulyana sebagai Direktur Keuangan.
“Selain itu, perseroan juga menyetujui pengunduran diri Hening Tjiptadi sebagai Komisaris Utama dan Apni Jaya Putra sebagai Komisaris, serta pengunduran diri Ari Purwanti sebagai Direktur Keuangan dan pengangkatannya sebagai Komisaris Utama,” tambahnya.
Dengan demikian, struktur komisaris dan direksi perseroan saat ini terdiri dari Komisaris Utama Ari Purwanti, Komisaris M Taufik, Komisaris Independen Ferianto, Direktur Utama Wahyu Dwi Jatmiko, Direktur Operasional Iwan Bachtiar, dan Direktur Keuangan Budi Mulyana.
Direktur Utama LOPI, Wahyu Dwi Jatmiko, menyampaikan target pendapatan perseroan sebesar Rp100 miliar tahun ini, dengan perbaikan laba bersih dibandingkan tahun sebelumnya.
“Banyak faktor yang akan mendukung kinerja kami tahun ini, termasuk kontrak baru dengan salah satu produsen makanan terbesar di Indonesia serta kontrak pengangkutan kereta angkut batu bara dari China,” katanya.
Ditambah lagi dengan kondisi bisnis yang kondusif, kami yakin bisa mencapai target yang ditetapkan, bahkan melampaui ekspektasi,” lanjutnya.
Wahyu menjelaskan bahwa saat ini perseroan memiliki beberapa pelanggan utama, antara lain PT GE Health Care dan PT Kilang Pertamina Indonesia.
Pada tahun 2023, perseroan berhasil mencatat pendapatan sebesar Rp82,55 miliar, meningkat 15,57 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan laba bersih sebesar Rp1,75 miliar.
“Kinerja LOPI tahun lalu didukung oleh peningkatan jumlah kontrak dari pelanggan, termasuk Pertamina Kilang,” ucap Wahyu.
Jalan Perlancar Logistik
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) bertujuan untuk meningkatkan konektivitas jalan daerah dan memperlancar arus logistik.
Inpres Jalan Daerah mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Pada tahun anggaran 2023, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,6 triliun secara nasional untuk penanganan 2.873 km jalan daerah di seluruh Indonesia.
Pembangunan jalan daerah akan terus dilakukan di provinsi-provinsi lainnya. Pada tahun 2024, IJD akan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp15 triliun.
Presiden Joko Widodo telah meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Pelaksanaan IJD di Sulteng melibatkan pembangunan 15 ruas jalan dengan total panjang 147 kilometer dan biaya Rp330 miliar yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
