KABARBURSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam membangun industri kendaraan listrik (EV) yang berkonsep hijau, terutama dalam penggunaan nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.
"Inisiatif pemerintah untuk membangun industri hijau sudah ada, dengan penerapan batasan dan pajak atas emisi karbon yang akan diberlakukan tahun ini, serta larangan pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara baru," ujar Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Jumat 3 Mei 2024.
Dia menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mendorong industri pengolahan nikel di Indonesia agar lebih ramah lingkungan, mengingat masih banyak smelter yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar.
Namun, dia menyadari bahwa keberhasilan program transisi hijau ini sangat tergantung pada ketersediaan modal, yang salah satunya diperoleh dari pendapatan ekspor olahan nikel serta investasi asing langsung untuk pembangunan pabrik smelter.
Luhut juga mengecam keberatan yang diajukan oleh beberapa senator AS terkait produk ekspor nikel Indonesia yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar smelter, atas dasar kekhawatiran lingkungan.
Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada 1 Mei di majalah Foreign Policy, Luhut mengkritik hal tersebut sebagai tindakan yang tidak bijak karena dapat menghambat pasokan nikel bagi industri kendaraan listrik di AS, yang notabene merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia.
Menurutnya, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, AS harus meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, mengingat sektor transportasi adalah penyumbang emisi terbesar di negara tersebut.
Lebih lanjut, Luhut menilai bahwa keberatan tersebut bukan hanya karena masalah lingkungan, tetapi juga terkait dengan persaingan dagang dan pengaruh geopolitik antara AS dan China.
Meskipun banyak investasi dalam industri nikel dan kendaraan listrik di Indonesia berasal dari China, tetapi juga terdapat investasi dari Korea Selatan dan bahkan AS.
Luhut menegaskan bahwa jika AS memutuskan untuk melarang impor nikel Indonesia karena kehadiran negara lain dalam industri tersebut, hal itu akan bertentangan dengan pernyataan Menteri Keuangan AS Janet Yellen bahwa sekutu AS di Indo-Pasifik tidak boleh dipaksa untuk memilih antara AS dan Tiongkok.
"Indonesia terbuka untuk bermitra dengan semua pihak. Kita menyerahkan kepada pemerintah AS untuk bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih hijau. Namun, kita tidak akan menunggu selamanya," tuturnya.
