KABARBURSA.COM - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut makan siang gratis masuk Rancangan APBN 2025 sebagai suatu kelancangan teknokratis.
"Proses Pemilu 2024 masih dalam hitungan, namun euforia kemenangan tampaknya telah mewarnai langkah-langkah yang prematur. Meskipun hasil quick count menunjukkan keunggulan paslon nomor 02 (Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka), bukanlah suatu kepastian yang sah. Namun, kejutan muncul dengan pembahasan rencana Program Makan Siang Gratis, yang dianggap sebagai tindakan kelancangan teknokratis yang tidak memperhitungkan dampaknya," tulis FITRA dalam pernyataan pers yang diterima Kabar Bursa, Selasa 27 Februari 2024.
Menurut FITRA, Program Makan Siang Gratis yang dipaksakan ke dalam rancangan APBN 2025 tidak baik bagi APBN. "Meskipun kinerja APBN mulai pulih dengan defisit yang mengalami koreksi dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap saja, defisit tersebut mencerminkan keterbatasan fiskal pemerintah dalam mengembangkan program baru. Defisit APBN yang tercatat sebesar 1,65 persen dari PDB atau senilai 347,6 triliun rupiah menunjukkan adanya selisih antara pendapatan dan belanja yang harus diakomodasi," kata FITRA.
FITRA menyoroti bahwa implementasi program Makan Siang Gratis akan mengharuskan pemotongan atau pengorbanan program lainnya. Ini menimbulkan pertanyaan yang relevan terkait program pemerintah mana yang akan dikorbankan demi mendukung program tersebut. Wacana penghapusan subsidi energi seperti listrik dan BBM untuk menutupi anggaran Makan Siang Gratis menjadi sorotan, karena berpotensi memberikan dampak negatif pada masyarakat. Selain itu, kejelasan teknis terkait program ini, termasuk pendataan penerima manfaat, alur pasok bahan baku, dan implementasinya masih simpang siur.
Kritik juga ditujukan pada netralitas Presiden Jokowi dalam konteks Pemilu 2024. Meskipun beliau menyatakan netral, berbagai kebijakan yang dikeluarkan selama masa kampanye menunjukkan kecenderungan tertentu. Pembahasan program Makan Siang Gratis dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpinnya tanpa menunggu hasil resmi dari KPU juga dipandang sebagai tindakan yang prematur dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.
"Penyelenggaraan Makan Siang Gratis dalam APBN 2025 menunjukkan keengganan Presiden dalam kontestasi Pemilu 2024. Selain itu, pendekatan kebijakan yang hanya mengandalkan realokasi anggaran tanpa upaya kreatif dalam meningkatkan pendapatan negara dari sumber-sumber lain adalah sesuatu yang patut dipertanyakan," lebih lanjut tulis FITRA.
Menurut FITRA, Program Makan Siang Gratis masih belum memiliki pondasi yang kuat, dan kelemahan dalam regulasi, implementasi, dan sumber anggaran perlu segera diatasi sebelum implementasi dilakukan. FITRA mendesak pemerintah untuk fokus pada isu-isu yang mendesak di masyarakat seperti kenaikan harga pangan, dampak perubahan iklim, dan perlambatan ekonomi global. Pembahasan Program Makan Siang Gratis dalam Rancangan APBN 2025 dinilai sebagai tindakan kelancangan teknokratis yang tidak memperhitungkan hasil resmi dari Pilpres 2024.
