KABARBURSA.COM - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti keberhargaan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama dalam konteks perencanaan pembangunan.
"Dukcapil (kependudukan dan pencatatan sipil) adalah salah satu jantung bangsa ini karena data yang dimiliki oleh Dukcapil menjadi basis data hampir semua persoalan dan perencanaan di negara ini," ungkap Tito, Rabu, 28 Februari 2024.
Tito menegaskan bahwa data Dukcapil sangat berharga karena dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Dukcapil merupakan satu-satunya instansi yang memiliki data kependudukan terlengkap di Indonesia.
"Bila kita memerlukan informasi jumlah penduduk yang akurat, Dukcapil adalah sumber data yang paling lengkap dan akurat," tambahnya.
Menteri Dalam Negeri mengapresiasi keragaman data yang dimiliki Dukcapil, mencakup informasi seperti jumlah penduduk, gender, tingkat pendidikan, hingga data biometrik yang melibatkan sidik jari, face recognition, dan retina (iris mata).
"Data ini bisa diuraikan kembali berdasarkan lokasi geografis, dari pulau hingga desa. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan data ini untuk menentukan lokasi pemasaran produk yang tepat, berfokus pada segmen anak muda di bawah 20 tahun di suatu daerah," jelas Tito.
Dalam pengembangan ke depan, basis data Dukcapil akan terus modernisasi dengan dukungan teknologi. Pemerintah berencana mengembangkan kartu tanda penduduk (KTP) digital untuk berbagai keperluan masa depan.
"KTP digital ini nantinya akan digunakan untuk membuat sistem pemerintahan berbasis elektronik, dengan digital ID sebagai basis data," tambahnya.
Tito memberikan pujian khusus untuk terobosan-terobosan Dukcapil, termasuk integrasi sistem administrasi kependudukan yang mempermudah proses perpanjangan KTP, pencetakan kartu keluarga (KK), dan berbagai keperluan administrasi kependudukan lainnya.
Apresiasi juga diberikan kepada daerah-daerah yang menerima penghargaan Dukcapil Award dan sertifikat ISO 27001 sebagai pengakuan atas keunggulan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua adalah beberapa di antaranya.
