Market Hari Ini 27 Feb 2024 Penulis: Pramirvan Datu Editor: Tim Editorial

Menlu: PBB Harus Tangani Pelanggaran Israel Atas Palestina

Menlu: PBB Harus Tangani Pelanggaran Israel Atas Palestina
Menlu: PBB Harus Tangani Pelanggaran Israel Atas Palestina

KABARBURSA.COM - Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menekankan perlunya Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani serius pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina.

Pernyataan ini disampaikan dalam High-Level Segment Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin (26/2), yang menandai dimulainya keanggotaan Indonesia di Dewan HAM untuk periode 2024-2026.

Retno menyatakan urgensi intensifikasi upaya mengatasi krisis kemanusiaan, terutama krisis pengungsi yang dipicu oleh perang dan konflik. Ia menekankan bahwa penanganan krisis ini memerlukan kerja sama dan solidaritas global, serta pemenuhan kewajiban dalam Konvensi Pengungsi. sEPERTI DALAM keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa 27 Februari 2024,

Retno juga menyoroti pentingnya penguatan mekanisme kemanusiaan yang tidak boleh dipolitisasi. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada kebisuan terhadap dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA (badan PBB untuk pengungsi Palestina), sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir.

Lebih lanjut, Retno mendesak untuk memperkuat ekosistem HAM sebagai tanggung jawab bersama semua negara.

Di tingkat regional, Indonesia mempromosikan penguatan ekosistem HAM melalui Leaders' Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue.

Di Afghanistan, Indonesia berkomitmen untuk mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan.

Retno menekankan perlunya pendanaan memadai untuk Office of the High Commission for Human Rights dan mekanisme-mekanisme penting lainnya, termasuk Komisi Penyelidikan terkait wilayah pendudukan Palestina.

Dukungan terhadap Dewan HAM dalam memberikan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas kepada negara anggota juga menjadi fokus penting.

Pelindungan dan pemajuan HAM, menurut Retno, harus dilakukan secara setara, termasuk penghormatan pada hak pembangunan setiap negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kolaborasi diperlukan untuk menjamin hak masyarakat rentan, terutama perempuan, penyandang disabilitas, dan migran.

Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

Gabung Sekarang

Follow KabarBursa di Google News

Dapatkan berita terbaru KabarBursa langsung dari Google News.

Follow Google News

Disclaimer

Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk menambah wawasan dan referensi pembaca mengenai pasar modal, ekonomi, bisnis, dan investasi. Informasi, opini, maupun analisis yang dimuat tidak dapat dijadikan sebagai ajakan, rekomendasi, atau saran untuk membeli maupun menjual instrumen investasi tertentu. Setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pembaca. KabarBursa.com tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian maupun konsekuensi yang timbul dari penggunaan informasi dalam artikel ini.

Jurnalis & Penulis
PR
Redaktur Pelaksana

Pramirvan Datu

Lihat Karya Penulis Lainnya

Berita Terkait