KABARBURSA.COM - Pemerintah baru saja meluncurkan desain terbaru paspor Indonesia. Dari yang sebelumnya berwarna hijau kebiruan, paspor kini tampil dengan dominasi merah, dihiasi sentuhan putih sebagai kombinasi elegan.
Peluncuran ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM bertepatan dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Desain baru ini rencananya akan mulai diterapkan mulai 17 Agustus 2025.
Merah dan putih adalah simbol nasional yang lekat dengan Indonesia, menggambarkan semangat juang yang menggelora. Dirjen Imigrasi Silmy Karim menjelaskan bahwa warna tersebut mewakili persatuan, kehormatan, dan sejarah perjuangan bangsa. "Keberanian dan kesucian, itulah yang kita tanamkan di paspor baru ini," ungkapnya dalam sebuah video peluncuran yang beredar di YouTube, Sabtu 17 Agustus 2024 kemarin.
Desain paspor terbaru ini terinspirasi oleh keindahan kain tradisional Indonesia, seperti batik, songket, ikat, dan tenun, yang telah diakui di panggung internasional.
Menurut Silmy, motif kain dari seluruh nusantara melambangkan keberagaman budaya, etnis, dan ras yang menjadi kekayaan bangsa dalam merajut persatuan.
“Banyak dari kita tidak tahu bahwa Indonesia memiliki 5.849 motif dan desain kain dari Sabang sampai Merauke. Kami memilih 33 motif untuk mewakili keberagaman tersebut," tutur Silmy panjang lebar.
Silmy juga menjelaskan bahwa paspor baru ini dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih. Inovasi ini dirancang untuk memperkuat perlindungan dokumen perjalanan dan mempersulit upaya pemalsuan, sesuai standar terbaru dari International Civil Aviation Organization (ICAO).
"Ini adalah perjalanan untuk memperkuat paspor Indonesia, agar saat kita bepergian ke luar negeri, kita tidak perlu lagi repot mengurus visa," ujarnya.
Sebelumnya, Silmy mengungkapkan bahwa perubahan warna dan desain ini juga bertujuan untuk meminimalkan risiko pemalsuan. Fitur keamanan yang lebih kuat telah disematkan dalam paspor ini, sejalan dengan pemenuhan standar ICAO yang terbaru. "Kami juga memanfaatkan momen ini untuk penyegaran desain," jelasnya.
Risiko Pemalsuan dan Kemanan Data
Masih lekat di ingatan, medio Juni 2024 lalu, sebanyak 34 juta data paspor diduga bocor, sebuah peristiwa berulang yang semestinya mendorong percepatan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), menurut sejumlah pakar keamanan siber.
Pemerintah Indonesia sejauh ini menyatakan "belum dapat memastikan adanya kebocoran data pribadi dalam skala masif seperti yang dikabarkan".
Namun, sebuah perusahaan keamanan siber memastikan bahwa data yang bocor tersebut "valid".
Mereka menemukan beberapa rincian rahasia yang hanya diketahui oleh otoritas pemerintah.
Kesahihan ini diperkuat oleh pengakuan seorang pakar keamanan siber yang merasa "marah" setelah menemukan namanya tercantum dalam data yang dibocorkan.
Data yang bocor mencakup satu juta nama lengkap dengan nomor paspor, NIK, tanggal pembuatan, jenis kelamin, dan tanggal lahir.
Bjorka. Nama ini kembali menjadi sorotan. Akun anonim ini sebelumnya viral pada 2022 ketika mengklaim telah meretas dokumen milik Presiden Jokowi, termasuk data pribadi pejabat dan menteri. Hingga kini, identitas Bjorka masih menjadi teka-teki. Pemerintah sempat membentuk tim khusus untuk melacaknya, tetapi hasilnya nihil.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut motif di balik Bjorka sebagai "gado-gado" campuran antara motif politik, ekonomi, hingga jual-beli data, namun dianggap tidak terlalu berbahaya.
Melalui blognya, Bjorka membagikan sampel satu juta data paspor secara gratis. Data tersebut mencakup nomor paspor, NIK, tanggal pembuatan, kedaluwarsa, dan pembaruan. Bjorka mengaku memiliki total 34.900.867 data paspor, yang ia tawarkan dengan harga USD 10.000 atau sekitar Rp150 juta.
Vaksincom, perusahaan keamanan siber, yakin data yang bocor ini valid karena mengandung nomor paspor dan NIK yang hanya diketahui pemilik dan otoritas. "Kalau pemerintah menyangkal, itu sama saja seperti orang yang sudah dipukul sampai berdarah tapi bilang 'aku baik-baik saja'," ujar Alfons Tanujaya dari Vaksincom.
Pakar dari CISSReC, Pratama Persadha, juga menyatakan namanya tercantum dalam data yang bocor. "Sudah biasa, tapi tetap kesal," ujarnya. BBC Indonesia turut melihat namanya dalam data tersebut.
Kebocoran data seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Bjorka mengklaim telah menjual data MyIndihome, BPJS Ketenagakerjaan, hingga Komisi Pemilihan Umum.
Kejahatan, penipuan, hingga identitas palsu berpotensi terjadi. Yang lebih mengkhawatirkan, data ini bisa digunakan untuk aksi terorisme. Keluarga pemilik data bisa saja terjebak dalam tuduhan sebagai pendukung teroris.
Kebocoran ini juga mencoreng citra pemerintah, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. "Jika data wisatawan asing sampai bocor, maka dampaknya bisa sangat buruk bagi pariwisata Indonesia," kata Alfons Tanujaya.
Pemerintah harus segera membentuk lembaga pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, sesuai mandat UU PDP yang berlaku pada 2024. Lembaga ini akan mengawasi kepatuhan pemerintah terhadap perlindungan data, termasuk memberi sanksi bila ada pelanggaran.
Annisa N. Hayati dari ELSAM menegaskan bahwa pembentukan lembaga pengawas ini krusial. “Presiden harus memberi perhatian khusus untuk memastikan pembentukan otoritas PDP yang kuat, guna menjamin efektivitas implementasi UU PDP," katanya. (*)
