KABARBURSA.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa setelah divestasi saham sebesar 14 persen PT Vale Indonesia Tbk (INCO) terselesaikan, Holding BUMN Pertambangan MIND ID akan mengambil alih posisi puncak di perusahaan pertambangan nikel tersebut.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menyatakan bahwa kursi direksi Vale yang diberikan kepada MIND ID mencakup posisi Komisaris Utama dan Direktur Utama Vale. "Kita sudah memberikan posisi Komut dan Dirut," ungkap Arifin, menjawab pertanyaan terkait pembagian pimpinan pasca-divestasi Vale, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).
Arifin menegaskan bahwa posisi MIND ID di Vale memiliki signifikansi strategis setelah divestasi 14 persen. "Keputusan utama tentu saja ada dewan komisaris, komisarisnya itu dari MIND ID. Tapi segala sesuatu dalam kerja sama itu harus sepakat, kemudian fairness itu yang harus disepakati, kalau nggak, kan jadi nggak stabil kalau korporasi, manajemen nggak solid," tandasnya.
Vale saat ini memiliki kepemilikan saham di Indonesia melalui MIND ID sebesar 20 persen, dan sekitar 21,18 persen saham tersebar di pasar saham Indonesia. Dengan penambahan saham sebesar 14 persen, MIND ID akan memiliki 34 persen saham Vale.
Meskipun demikian, belum jelas saham milik siapa yang akan dikurangi, apakah hanya milik Vale Canada Limited (VCL) atau bersama saham milik Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM).
Pada Jumat (17/11/2023), Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan Head of Agreement (HoA) divestasi saham 14 persen Vale Indonesia di San Francisco, Amerika Serikat (AS). Melalui akun Instagram resminya, Presiden Jokowi menyambut baik peningkatan saham MIND ID pada Vale. Divestasi ini akan menjadikan MIND ID sebagai pemegang saham terbesar Vale, memungkinkan kontrol bersama atas perusahaan tersebut.
Presiden Jokowi juga mengapresiasi dukungan Vale terhadap upaya hilirisasi di Indonesia, termasuk kerja sama dengan Ford dan Zhejiang Huayou untuk pembangunan smelter dan refinery bahan baterai kendaraan listrik di Blok Pomalaa, Sulawesi Tenggara. "Saya berharap agar dukungan Vale terhadap upaya transisi energi bersih di Indonesia bisa semakin kuat," ungkap Presiden Jokowi.
Menurut Vale Indonesia, detail lebih lanjut mengenai mekanisme transaksi akan difinalisasi dalam perjanjian definitif, dan transaksi diharapkan selesai pada 2024, tergantung pada kondisi penutupan yang lazim.
CEO Vale Indonesia, Febriany Eddy, menyatakan bahwa perjanjian ini membawa langkah maju terhadap penyelesaian kewajiban divestasi, yang merupakan prasyarat untuk mendapatkan perpanjangan izin berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). "Penerbitan IUPK akan memberikan kepastian hukum bagi operasi kami, terutama agenda investasi besar kami," kata Febriany.
