KABARBURSA.COM - Menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, aktivitas mudik Lebaran 2024 M/1445 Hijriah diprediksi akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di daerah asal para pemudik.
Menhub Budi menyampaikan pandangannya saat menjadi pembicara utama dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Mudik Ceria Penuh Makna, Tantangan, dan Peluang Pelaksanaan Angkutan Lebaran Tahun 2024 M/1445 Hijriah" di Jakarta. Dikutip Sabtu 6 April 2024.
Referensi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menunjukkan bahwa perputaran uang selama bulan Ramadhan dan libur Lebaran 2024 diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2024, dengan estimasi mencapai Rp157,3 triliun.
Menhub Budi juga mengutip hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan pihak lainnya yang menunjukkan bahwa sekitar 193,6 juta penduduk Indonesia berpotensi melakukan perjalanan mudik. Angka tersebut diyakini dapat menggerakkan ekonomi di daerah asal para pemudik, terutama karena waktu libur Lebaran yang cukup panjang, mulai 6 hingga 15 April 2024.
Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan lainnya, telah mempersiapkan sarana dan prasarana di semua moda transportasi untuk menghadapi angkutan Lebaran tahun ini. Langkah-langkah ini termasuk penyiapan bus, kapal, pesawat, dan kereta api untuk memastikan kelancaran perjalanan.
Meskipun angka pemudik yang besar menantang, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar mudik tetap dilaksanakan dengan baik. Menurut Budi, penyelenggaraan angkutan Lebaran menjadi ujian bagi kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang strategis, yang akan memengaruhi kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan.
Untuk memastikan kelancaran angkutan Lebaran, Kementerian Perhubungan telah membentuk Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusatnya mulai 3 April 2024 hingga 18 April 2024, sebagai upaya untuk pemantauan, koordinasi, dan kolaborasi antar petugas dan pemangku kepentingan di lapangan.
