KABARBURSA.COM-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023, telah terungkap sebanyak 86 kasus mafia tanah dengan total 159 tersangka.
Menurut Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Iljas Tedjo, kerja sama dengan aparat hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung sangat penting dalam menangani kejahatan di sektor pertanahan ini.
"Terungkapnya kasus telah mengamankan potensi kerugian negara sejumlah Rp 13,3 triliun dari kasus mafia tanah," jelas Iljas dalam keterangannya, Kamis 7 Maret 2024.
Mafia tanah sendiri merupakan individu, kelompok, dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan terencana, terstruktur, dan/atau terorganisir untuk memperoleh hak atas tanah dengan cara melakukan tindak pidana.
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa pemberantasan mafia tanah menjadi sangat penting karena selain merugikan masyarakat, juga merugikan negara.
Menurut Menteri AHY, kepastian hukum bagi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang ramah bagi semua pihak. Ia berharap Satgas Anti Mafia Tanah dapat bergerak cepat dan progresif.
Lebih lanjut, AHY mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras menangani kasus sengketa dan konflik pertanahan dari tahun ke tahun, terutama sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Satgas Anti Mafia Tanah bersama dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.
"Pada tahun 2023 lalu, target operasi adalah 61 target. Ternyata ada 86 target yang berhasil diproses," jelas AHY.
