KABARBURSA.COM-Penjualan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI025 belum mencapai titik yang diharapkan. Pemilihan umum (pemilu) dianggap sebagai pemicu lambannya minat investasi pada ORI ini.
Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu, Deni Ridwan, mengungkapkan bahwa penjualan ORI025, baik dengan tenor 3 tahun (ORI025T3) maupun 6 tahun (ORI025T6), hanya mencapai Rp 22,53 triliun (76.698 frekuensi) hingga 21 Januari 2024 pukul 15.00 WIB. Ini berarti kuota penjualan ORI025 baru mencapai sekitar 90,12 persen dari total Rp 25 triliun yang ditetapkan.
Secara spesifik, total pemesanan untuk ORI025-T3 mencapai Rp 18,28 triliun dari kuota Rp 19 triliun yang tersedia. Sementara, pemesanan ORI025T6 tercatat sebesar Rp 4,25 triliun dari total kuota Rp 4,25 triliun.
Deni menyebutkan bahwa minat investor cenderung lebih tinggi pada seri dengan tenor 3 tahun karena lebih dikenal dan sesuai dengan horizon investasi mereka. Hal ini menjelaskan perubahan kuota penjualan tenor 3 tahun menjadi Rp 19 triliun dari sebelumnya Rp 15 triliun, serta tenor 6 tahun menjadi Rp 6 triliun dari Rp 10 triliun.
Penjualan ORI025 mengalami peningkatan signifikan hanya pada pekan terakhir penawaran. Dalam satu hari, penjualan bisa mencapai Rp 2 triliun-Rp 3 triliun, mulai dari 29 Januari 2024 hingga 22 Februari 2024.
Senior Economist KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana, mengkonfirmasi bahwa penjualan ORI025 melambat karena sikap wait and see investor terhadap pemilu. Dengan jarak waktu yang sempit setelah pemilu, kurang dari 10 hari, penawaran ORI025 terpengaruh secara signifikan.
ORI024 sebagai seri pendahulu mencatat total penawaran sebesar Rp 14,5 triliun. Meskipun lebih rendah dari ORI025, ORI024 mengalami penambahan kuota penjualan karena minat investor yang tinggi.
Seri ORI023 mencatat total penjualan Rp 28,90 triliun saat ditawarkan tahun lalu, merupakan jumlah penjualan terbesar sejak penerbitan Surat Utang Negara (SUN) Ritel.
Meskipun demikian, Fikri tetap optimis bahwa penawaran ORI ritel ke depannya akan lebih positif, seiring berkurangnya ketidakpastian, terutama setelah pemilu.
