Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, sedang melakukan peninjauan terhadap rencana kenaikan pajak untuk kendaraan sepeda motor berbahan bakar fosil atau bensin. Langkah ini diambil dalam upaya mengurangi tingkat polusi udara dan merangsang minat masyarakat terhadap kendaraan listrik di tanah air.
Dalam konferensi daring pada Kamis (18/1) saat meresmikan perusahaan mobil listrik Build Your Dream (BYD), Luhut menyatakan, "Kami juga tadi rapat, berpikir sedang menyiapkan menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik."
Upaya kenaikan pajak ini bukan hanya sebagai langkah mengendalikan tingkat emisi, tetapi juga sebagai sumber pendapatan tambahan bagi negara. Dana yang terkumpul dari kenaikan pajak kendaraan bensin dapat dialokasikan untuk mensubsidi transportasi publik, seperti LRT (Light Rail Transit) maupun kereta cepat.
Luhut menegaskan, "Sehingga (kenaikan pajak) itu bisa mensubsidi ongkos-ongkos LRT maupun kereta api cepat."
Meskipun belum dijabarkan secara rinci mengenai besaran kenaikan tarif dan waktu implementasinya, keputusan ini nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang akan diadakan.
Keprihatinan terhadap tingkat polusi udara di wilayah Jabodetabek menjadi pemicu utama pengkajian ini. Sektor transportasi, terutama sepeda motor, dianggap sebagai penyumbang utama polusi udara. Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) mencatat bahwa sepeda motor berkontribusi sebesar 45 persen terhadap pencemaran udara, diikuti truk sebesar 20 persen, bus 13 persen, mobil diesel 6 persen, mobil bensin 16 persen, dan kendaraan roda tiga 0,23 persen.
Dengan populasi sepeda motor yang sangat tinggi di Jakarta, mencapai lebih dari 16 juta unit, serta teknologi sepeda motor yang cenderung menghasilkan emisi tinggi per penumpang, langkah pemerintah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas udara dan merangsang peralihan ke kendaraan listrik.
