KABARBURSA.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan pemerintah tengah merancang regulasi baru terkait penggunaan AI atau artificial intelligence.
Regulasi tentang kecerdasan buatan itu, kata Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, akan disusun dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) atau Peraturan Presiden (Perpres) dan direncanakan akan dikeluarkan sebelum terjadi pergantian presiden.
"Kami sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan Permen atau Perpres. Kami juga meninjau apakah lebih baik menerbitkan Permen terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan Perpres, atau langsung menerbitkan Perpres," ujar Nezar.
"Targetnya minimal adalah dapat menerbitkan Permen atau Perpres selama masa pemerintahan ini," tambah Nezar. Regulasi baru terkait AI saat ini masih dalam tahap diskusi dengan para stakeholders atau pemangku kepentingan.
Sebelumnya, Kominfo mengeluarkan surat edaran yang bersifat panduan bagi perusahaan maupun instansi yang menggunakan AI. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan, instansinya mendorong perusahaan-perusahaan, asosiasi, dan organisasi untuk menyusun etika pemanfaatan AI masing-masing. “Etika itu disusun sendiri, dipatuhi sendiri oleh mereka,” kata Usman.
Ia mencontohkan Perhumas, menyusun etika penggunaan AI dalam bidang perhumasan yang akan diterbitkan pada penyelenggaraan WPRF 2024 di Bali pada November 2024.
Menurut Usman, salah satu industri yang sudah mengatur etika pemanfaatan AI yakni asosiasi fintech. Selain itu, Kominfo berencana mengubah Strategi Nasional AI 2020–2045.
Sebab, kerangka acuan ini belum memperhitungkan AI generatif seperti ChatGPT dan Google Bard. Perubahan tersebut sedang dikerjakan oleh Korika dan BRIN. Korika merupakan tim yang menggagas pedoman atau kerangka acuan terkait AI setelah terbentuknya Strategi Nasional AI 2020–2045.
