KABARBURSA.COM - Pemerintah sudah mewajibkan pelaku usaha untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Namun, pengusaha sudah teriak bahwa ada sebagian pelaku usaha yang dikhawatirkan tidak bisa menunaikan kewajibannya.
Ketum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menyebut sebenarnya pengusaha menyadari bahwa THR adalah kewajiban yang diberikan proporsional secara porsinya. Tapi kekhawatirannya adalah pelaku usaha yang tidak mampu membayar karena daya beli masyarakat turun. "Ada perusahaan dari skalanya, untuk pengusaha kecil dan mikro tidak dalam kondisi baik, sehingga jika mereka tidak sanggup membayar THR 100persen atau harus mencicil, sehingga dinas terkait sanksi itu bisa jadi pertimbangan bagi perusahaan yang tidak mampu," kata Ketum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi dikutip Kamis 21 Maret 2024.
Sementara itu Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari menyebut untuk sektor yang dikhawatirkan tidak bisa membayar THR secara utuh yakni UMKM sudah diatur dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker). "Ada pengaturan lebih jauh terhadap UMKM, misalnya tidak dikenakan kewajiban UMK melainkan sepanjang di atas garis kemiskinan, untuk upah ada dispensasi sehingga otomatis nilai THR sesuai upah itu jadi untuk UMKM tidak usah khawatir, kita akan berusaha UMKM tetap bisa hidup dan pekerja menikmati pekerjaan," kata Dita.
Sektor yang tidak mampu tersebut bisa melaporkan kondisi keuangannya kepada Posko THR. Pengusaha juga bisa berkonsultasi jika tidak dalam tidak ideal. Belajar dari tahun lalu, masuk ribuan laporan untuk menyelesaikan masalah pembayaran THR. "Pengaduan tahun lalu total 2384, konsultasi 1782 jadi orang datang nggak cuma ngadu tapi juga konsultasi misal pelaku usaha nggak mampu gimana baiknya apa bipartit kalau gagal gimana pemerintah mediasi atau gimana langkah tepat agar tidak ada konflik," ujar Dita.
