KABARBURSA.COM - Menurut Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), anggaran untuk program makan siang gratis seharusnya tidak diambil dari sumber-sumber seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemangkasan subsidi BBM, atau menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai gantinya, Esther menyarankan agar anggaran untuk program tersebut lebih cocok berasal dari peningkatan penerimaan pajak.
Esther menjelaskan bahwa saat ini rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mencapai 37,95 persen, sementara rasio perpajakan terhadap GDP masih rendah, hanya sekitar 10 persen. Oleh karena itu, menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ruang fiskal. Dengan meningkatkan penerimaan pajak, anggaran untuk program makan siang gratis dapat diperoleh tanpa mengorbankan sektor-sektor lain seperti pendidikan atau subsidi BBM.
"Memang ini adalah program yang saya kritisi program makan siang gratis, susu gratis. Tapi kalau kita lihat lagi fiskal space-nya kita utang itu sudah hampir sekitar 37,95 persen porsinya utang terhadap PDB artinya porsi utang ini kan hampir separo 38 persen dari PDB sementara tax ratio kita baru sekitar 10 persen," jelas Esther, Kamis 14 Maret 2024.
"Nah, ke depan tentunya ini pembiayaannya dari mana ya satu-satunya cara itu adalah meningkatkan fiskal space kita caranya bagaimana yaitu kalau kita lihat dari struktur APBN kita backgroundnya adalah pajak," tambahnya.
Selanjutnya, jika anggaran untuk program makan siang gratis diambil dari dana BOS sangatlah tidak adil. Pasalnya porsi anggaran untuk pendidikan dalam APBN masih sedikit yakni 20 persen. Bahkan porsinya terhadap PDB hanya 2-4 persen.
"Saya dengar dari dana BOS itu lebih parah lagi, berarti karena itu mengurangi dana dari sektor pendidikan. Nah, ini masih sangat kecil dana untuk sektor pendidikan dibandingkan Indonesia dengan negara-negara lain sehingga ini memprihatinkan," ujarnya.
Pangkas Subsidi BBM
Adapun jika program makan siang gratis memangkas subsidi BBM, maka akan berdampak terhadap kenaikan biaya transportasi, bahkan mendorong inflasi lebih tinggi lagi.
"Terus kalau diambil dari subsidi BBM itu berarti tidak hanya meningkatkan biaya transportasi tapi itu akan mendorong ke arah inflasi. Karena kita tahu penyumbang inflasi terbesar itu dari biaya transportasi, akomodasi kemudian pangan," ujarnya.
Oleh karena itu, Esther mengusulkan lebih baik Pemerintahan yang baru nanti mengalokasikan anggaran untuk program lain yang lebih produktif dibandingkan program makan siang gratis.
"Lebih baik program tersebut itu diarahkan untuk program-program yang lebih produktif meskipun argumentasinya adalah untuk peningkatan pengembangan UMKM, biar UMKM kecipratan, cuman ribet nggak sih bagaimana nanti monitoring dan evaluasinya ketika program makan siang gratis itu di launching," pungkasnya.
