KABARBUSA.COM - Rencana pemerintah untuk meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12persen pada tahun 2025 telah memunculkan pro dan kontra dalam kalangan ekonom.
Abdul Manap Pulungan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengidentifikasi dampak negatif yang mungkin timbul sebagai hasil dari kenaikan ini.
Menurutnya, langkah ini dapat memperparah kondisi ekonomi Indonesia yang masih belum stabil, terutama mengingat pertumbuhan ekonomi yang rendah dibandingkan dengan target pemerintah pada tahun sebelumnya.
“Tahun lalu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2persen, namun yang berhasil dicapai pemerintah 5,05persen,” kata Abdul Manap kepada Kabar Bursa, Rabu, 13 Maret 2024.
“Semua itu disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat yang terlihat dari inflasi yang masih tinggi, khususnya inflasi bahan makanan,” sambung Abdul.
Kata Abdul lagi, dampak negatif yang kedua yaitu terjadi pengeringan likuiditas pada perekonomian yang disebabkan oleh kebijakan suku bunga tinggi oleh bank sentral. Jika pemerintah menaikan PPN di tahun 2025 artinya akan terjadi juga, pengetatan disisi fiskalnya.
“Nah, kalau sisi kebijakan moneter dan fiskal sama-sama melakukan pengetatan maka maka akan menyebabkan ekonomi kita akan kekurangan likuiditas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Namun, Abdul Manap menjelaskan, rencana menaikkan tarif PPN sebesar 12persen tersebut akan berdampak positif terhadap penerimaan negara, yaitu pendapatan pajak akan meningkat.
Akan tetapi, dia tegaskan, penambahan penerimaan pajak itu tidak akan maksimal jika daya beli masyarakat terpengaruh sehingga ini akan menahan orang untuk belanja. (mar/adi)
