KABARBURSA.COM-Tim Kampanye Nasional (TKN) Drajad Wibowo menyatakan bahwa Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan era Jokowi dan SBY, kemungkinan tidak akan termasuk dalam kabinet yang dipilih oleh Prabowo-Gibran, terutama untuk jabatan Menteri Keuangan. Menurut Drajad, Prabowo tidak memiliki kecocokan yang baik dengan Sri Mulyani.
"Dari sudut pandang seorang ekonom, saya melihat bahwa Prabowo dan Mba Ani (sebutan akrab untuk Sri Mulyani) tidak berjalan seiring," ujarnya kepada media pada hari Senin 19 Februari 2024 lalu
Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira, mengemukakan bahwa ada empat faktor yang mungkin menjadi penyebab Prabowo tidak memiliki kecocokan dengan Sri Mulyani, sehingga kesempatannya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali semakin kecil. Padahal keduanya pernah menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.
"Sepertinya, hubungan Prabowo dan Bu Sri Mulyani memang sudah tidak harmonis," ungkap Bhima mengutip CNNIndonesia Senin 26 Februari 2024.
Pertama, Sri Mulyani menolak penambahan anggaran yang diajukan Prabowo ketika menjadi Menteri Pertahanan. Penolakan tersebut sebenarnya tidaklah aneh. Sri Mulyani mungkin ingin memastikan disiplin fiskal tetap terjaga. Misalnya, mengendalikan defisit anggaran agar tetap di bawah 3 persen sehingga persetujuan anggaran harus diberikan dengan hati-hati.
"Kita bisa lihat bahwa anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan rencana utang yang diajukan Prabowo untuk pembelian alutsista tidak mendapat persetujuan dari Sri Mulyani," jelasnya.
Kedua, kemungkinan lain adalah masalah alokasi anggaran untuk food estate. Awalnya proyek tersebut direncanakan di bawah Kementerian Pertahanan namun akhirnya ditangani oleh Kementerian Pertanian.
"Kasus alokasi anggaran untuk food estate juga tidak disetujui oleh Sri Mulyani, makanya akhirnya proyek tersebut ditangani oleh Kementerian Pertanian," katanya.
Ketiga, Bhima menduga politisasi bantuan sosial yang terjadi tiba-tiba pada masa kampanye menjadi salah satu penyebab ketegangan di antara keduanya. Hal ini mengakibatkan rencana anggaran yang disusun oleh Kementerian Keuangan dibawah kendali Sri Mulyani menjadi kacau.
"Adanya bantuan sosial yang di luar perencanaan APBN membuat hubungan antara keduanya menjadi tegang dan kemungkinan besar Sri Mulyani tidak akan melanjutkan jabatannya di kabinet Prabowo," terangnya.
Analis Senior dari Lembaga Strategi dan Aksi Ekonomi Indonesia (ISEAI Ronny P Sasmita menilai bahwa secara ideologis, Sri Mulyani dan Prabowo sebenarnya sangat cocok karena keduanya pernah menjadi bagian dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Secara prinsip, seharusnya tidak ada masalah antara mereka.
Namun, Ronny melihat adanya perbedaan pendapat antara Sri Mulyani dan Prabowo serta Istana sejak Jokowi mulai menggunakan anggaran negara untuk kepentingan politik dalam pemenangan Prabowo-Gibran.
"Atau dengan kata lain, Sri Mulyani mulai menunjukkan ketidaksamaan pandangan dengan Istana ketika Jokowi mulai menggunakan anggaran bansos secara tiba-tiba menjelang pemilihan," jelasnya.
