KABARBURSA.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengumumkan alokasi dana bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp13,72 triliun pada tahun ini.
Pada tahun ini, pemerintah telah menganggarkan dana bantuan pembiayaan FLPP sebesar Rp13,72 triliun untuk 166.000 unit rumah, demikian ungkap Basuki dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu 28 Februari 2024.
Beliau juga menambahkan bahwa pemerintah, melalui Kementerian PUPR, mengalokasikan dana sebesar Rp0,68 triliun untuk 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk Pembiayaan Tapera sekitar Rp0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.
Meski demikian, sesuai hasil Rapat Internal pada 27 Oktober 2023, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dana FLPP di tahun 2024 dengan meningkatkan target menjadi 220.000 unit rumah.
Pada tahun 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp26,3 triliun untuk 229.000 unit rumah, Rp895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM, Rp52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.
"Kami optimis dan terus mendorong, didukung semangat dan kerja sama antara pemangku kepentingan program pembiayaan perumahan, agar seluruh target program tahun 2024 dapat tercapai," kata Basuki.
Sebagai informasi, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Fasilitas ini bertujuan meningkatkan akses dan keterjangkauan perumahan yang layak huni, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi kekurangan perumahan (backlog).
