KABARBURSA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan isyarat bahwa pembangunan Tol Puncak bukan menjadi prioritas dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir pada Oktober 2024 mendatang. Juru Bicara Menteri PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menyatakan bahwa studi kelayakan (feasibility study/FS) untuk pembangunan ruas tol tersebut belum selesai. Ia memperkirakan bahwa kajian tersebut kemungkinan tidak akan selesai dalam tahun ini.
"Sekarang sudah ada jalan-jalan alternatif. Ada jalur Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), dan kemudian ada instruksi presiden (inpres) untuk jalan daerah yang melalui Mengker. Ini artinya, bukan saat ini (pembangunan Tol Puncak), bukan juga pada tahun 2024," ungkapnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2/2024).
Endra menjelaskan bahwa studi pembangunan tol ini melibatkan setidaknya tiga aspek, yaitu pertimbangan teknis, ekonomi, dan lingkungan. Hanya jika ketiganya memenuhi persyaratan, maka Kementerian PUPR akan menganggapnya sebagai proyek yang layak.
"Puncak adalah bagian dari kawasan lindung. Apakah nanti akan ada perubahan trase, trase terbaik nantinya. Jika trase terbaik dapat menghindari kawasan lindung dan memasuki kawasan permukiman, kita perlu mencari keseimbangan antara ketiga faktor ini," tambahnya.
Tentang kemungkinan konstruksi Tol Puncak dimulai pada tahun 2026, Endra tidak dapat memberikan konfirmasi pasti. Ia hanya menekankan bahwa rencana pembangunan ini belum termasuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi prioritas rezim Jokowi.
Juru Bicara Menteri Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa nasib Tol Puncak akan ditentukan oleh pemerintah berikutnya setelah masa jabatan Presiden Jokowi berakhir.
Pada Mei 2023, Kementerian PUPR sempat mempertimbangkan opsi untuk membangun Tol Puncak sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat. "Jalan tol bebas hambatan sepanjang 52 kilometer tersebut diperkirakan akan membutuhkan anggaran sekitar Rp25 triliun," jelasnya.
