KABARBURSA.COM - Nilai tukar rupiah menutup perdagangan sore ini menguat terhadap dolar Amerika Serikat, terdorong meredanya ketegangan global setelah Presiden Donald Trump menahan rencana penerapan tarif terhadap negara-negara Eropa. Sentimen positif ini langsung mendorong optimisme investor terhadap mata uang domestik.
Mengacu pada data Bloomberg, Kamis 22 Januari 2026, Kemarin. Rupiah ditutup di level Rp16.896 per dolar AS, menguat 39 poin atau sekitar 0,24 persen dibandingkan posisi penutupan Rabu (21/1) di Rp16.935 per dolar AS.
Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai penguatan rupiah didorong oleh pelemahan indeks dolar AS yang dipicu oleh sentimen eksternal, khususnya sikap Trump yang mulai melunak terkait isu geopolitik dan perdagangan. “Presiden Trump mundur dari ancaman tarif Eropa dan mengumumkan kerangka kesepakatan terkait Greenland. Ia juga menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan militer,” tulis Ibrahim dalam publikasi riset sore ini.
Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Trump sama sekali tidak lagi menyinggung soal tarif maupun penggunaan kekuatan militer terhadap Greenland. Meski demikian, ia memberi sinyal bahwa tekanan dapat kembali muncul jika kesepakatan gagal dicapai. Bloomberg melaporkan, Trump menyatakan akan menahan rencana pemberlakuan tarif terhadap negara-negara Eropa yang menentang upaya AS terkait Greenland. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat dan NATO telah menyusun kerangka kesepakatan masa depan, meski rincian isi kesepakatan belum dijelaskan.
Kehati-hatian pasar tetap tinggi. Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, memperingatkan agar investor tidak terlalu cepat optimistis, karena potensi ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa masih ada.
Dari sisi data ekonomi global, pasar menunggu rilis sejumlah indikator penting Amerika Serikat, termasuk Produk Domestik Bruto (PDB), klaim pengangguran awal, dan inflasi pilihan bank sentral AS, yakni Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE).
Di dalam negeri, Ibrahim menilai sentimen terhadap rupiah juga terbantu oleh optimisme pasar terhadap upaya pemerintah memberantas praktik under invoicing ekspor-impor. “Jika mampu menagih 30 persen dari kerugian akibat under invoicing, pemerintah bisa menutup defisit anggaran. Praktik ini menjadi salah satu penyebab shortfall penerimaan negara, yang juga menekan stabilitas fiskal,” jelasnya.
Praktik under invoicing memang telah lama terjadi, meski baru ramai menjadi sorotan kini. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan akan memperketat pengawasan, termasuk memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk menindak praktik yang merugikan negara. Upaya ini diharapkan dapat menekan defisit APBN yang pada 2025 mendekati tiga persen dari PDB, sekaligus memperkuat stabilitas fiskal nasional.
