KABARBURSA.COM-Kritik terhadap penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pelarangan angkutan logistik pada hari libur besar keagamaan semakin mengemuka, terutama dari pelaku industri. Mereka menilai kebijakan ini kerap merugikan karena hanya melibatkan tiga institusi dalam perencanaannya.
Ekonom Universitas Katolik Parahyangan Menurut Aknolt Kristian Pakpahan, SKB seharusnya mempertimbangkan dampaknya tidak hanya terhadap masyarakat pemudik, tetapi juga terhadap ekonomi. "SKB yang ada selama ini dinilai hanya memihak pada kenyamanan para pemudik, sementara kepentingan para pelaku ekonomi diabaikan," ungkapnya dikutip Minggu 3 Maret 2024.
Aknolt menyarankan agar pembuatan SKB melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk menghindari dampak negatif terhadap industri.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim juga menilai bahwa pemerintah hanya mempertimbangkan angkutan penumpang pribadi bagi pemudik, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap perekonomian. "Pembuatan SKB tidak melalui proses sosialisasi terlebih dahulu, sehingga harapannya adalah Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan ikut serta dalam penandatanganan SKB tersebut," ujar dia.
