KABARBURSA.COM - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia di kuartal IV-2023 tetap terjaga, meskipun menghadapi ketidakpastian global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti bahwa stabilitas ini terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang tangguh.
Dia menegaskan bahwa kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang tahan banting, serta koordinasi dan sinergi dari seluruh komponen KSSK, menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas tersebut, seperti yang disampaikan pada Selasa (30/1/2024) di Jakarta.
Dengan perkembangan ini, Sri Mulyani menyampaikan kebanggaannya bahwa stabilitas sistem keuangan di sepanjang tahun 2023 berhasil dijaga dengan baik.
Bahkan, ia menyatakan bahwa pencapaian ini dapat menjadi modal untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
KSSK berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi, sambil lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko perlambatan ekonomi dari sisi global, serta ketidakpastian yang mungkin terus berlanjut di tahun 2024.
Pihaknya juga akan memantau kondisi perekonomian domestik dan dinamika perekonomian Indonesia, yang mungkin terpengaruh oleh ketidakpastian di dunia internasional.
Bank Indonesia Tetap akan Melanjutkan Kebijakan Makroprudensial Longgar Pada 2024
Sebagai langkah konkret, Bank Indonesia (BI) akan melanjutkan kebijakan makroprudensial yang longgar pada tahun 2024. Pada akhir tahun sebelumnya, BI telah menegaskan tekadnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan tersebut.
Laporan Pertemuan Tahunan BI 2023 menunjukkan bahwa kebijakan tersebut diperlonggar dengan melihat perlambatan ekonomi global pada tahun 2024.
Menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan transisi pemerintahan baru di Indonesia, BI memutuskan untuk mempertahankan stance kebijakan makroprudensial yang longgar. Tujuannya adalah untuk terus mendorong pembiayaan sebagai dukungan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dari sektor-sektor prioritas.
Langkah pelonggaran kebijakan makroprudensial dilakukan melalui tiga instrumen utama.
Pertama, meningkatkan efektivitas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan melonggarkan seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lainnya untuk mendorong peningkatan kredit.
Kedua, melonggarkan likuiditas dengan menurunkan rasio penyangga likuiditas (PLM) untuk mendukung kredit dan menjaga stabilitas sistem keuangan dari dampak perekonomian global.
Ketiga, memperkuat pengawasan sistemik terhadap penyaluran kredit atau pembiayaan dan ketahanan perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
BI juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan KSSK untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor prioritas, serta untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan terhadap dampak global.
Reformasi sektor keuangan juga akan terus dilanjutkan sesuai dengan amanat UU P2SK.
Namun, pada semester II-2025, BI berencana untuk melakukan pengetatan kebijakan makroprudensial saat siklus keuangan mendekati puncaknya, agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan.
