KABARBURSA - Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis menyarankan pemerintahan di Washington agar memberikan bantuan luar negeri sebesar 60 miliar dolar AS (Rp937 triliun) untuk Ukraina dalam bentuk pinjaman, namun tidak "menyerahkannya begitu saja."
“Kita menghabiskan seratus lima puluh, mungkin dua ratus [miliar dolar], karena sekarang mereka ingin memberi mereka 60 miliar dolar lebih. Enam puluh miliar! … Mereka akan mengeluarkan enam puluh miliar dolar lebih," kata Trump saat berkampanye di North Charleston, South Carolina.
"Dan saya katakan, 'Tunggu dulu. Lakukan dengan cara ini. Pinjamkan kepada mereka uang. Jika mereka mampu, mereka akan membayar kita kembali. Jika mereka tidak mampu, mereka tidak perlu membayar kita kembali," ujar Trump.
"Pinjami mereka uang itu. Jadikan sebagai bentuk pinjaman. Mengapa kita harus menyerahkannya begitu saja kepada mereka?! Berikan dalam bentuk pinjaman," katanya, menekankan.
Pada Selasa (13/2), Senat AS mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) bantuan luar negeri senilai 95 miliar dolar AS (Rp1 kuadriliun), yang mencakup 60 miliar dolar AS bantuan untuk Ukraina.
RUU tersebut kini menunggu pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat.
Ketua DPR AS Mike Johnson sangat kritis terhadap RUU tersebut. RUU tersebut, menurutnya, tidak membahas masalah keamanan perbatasan, yang ia sebut sebagai "masalah paling mendesak" di AS saat ini.
Awal pekan ini, Johnson mengatakan dia tidak berencana membawa rancangan undang-undang pendanaan tambahan senilai 95 miliar dolar AS yang disahkan oleh Senat AS itu ke DPR.
Ketua Partai Demokrat di DPR AS, Pete Aguilar, pada Rabu (14/2) mengatakan bahwa anggota parlemen AS sedang mempertimbangkan menggunakan petisi pelepasan.
Petisi seperti itu dilakukan untuk memaksa pelaksanaan pemungutan suara soal RUU pendanaan tambahan senilai 95 miliar dolar AS tersebut, yang termasuk bantuan untuk Ukraina dan Israel.
Dengan menggunakan petisi pelepasan, RUU itu tidak perlu dibahas di komite melainkan bisa dibawa langsung untuk dipertimbangkan oleh para anggota DPR untuk dilakukan pemungutan suara.
