KABARBURSA.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti laporan koalisi organisasi masyarakat sipil di Uni Eropa tentang aliran pendanaan dari lembaga-lembaga keuangan di Uni Eropa dan kaitannya terhadap kerusakan lingkungan hidup.
Dalam laporan bertajuk "Uni Eropa Membiayai Perusakan Ekosistem", yang menganalisis data yang disusun lembaga riset Profundo, terungkap bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Paris pada akhir 2015, ada sekitar US$1,257 triliun atau setara Rp19.842 triliun, kredit global mengalir ke grup-grup perusahaan di sektor yang berisiko terhadap ekosistem dan iklim.
Berdasarkan riset ini, seperlima dari kredit global atau sekitar €256 miliar (setara Rp4.394 triliun) di antaranya berasal dari lembaga-lembaga keuangan di 27 negara anggota Uni Eropa.
Pendanaan tersebut mengalir ke 135 perusahaan atau pemain utama di sektor yang berisiko terhadap lingkungan hidup, seperti kedelai, peternakan, kelapa sawit, karet, kayu, dan komoditas lainnya yang berpotensi tinggi merusak ekosistem.
Perusahaan-perusahaan besar dari berbagai negara, seperti JBS (Brasil), Cargill (Amerika Serikat), hingga dua grup bisnis besar Indonesia, Royal Golden Eagle dan Sinarmas, turut disebut dalam laporan ini sebagai penerima dana dari lembaga keuangan Uni Eropa.
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi, Uli Arta Siagian mengatakan, lembaga keuangan di Indonesia juga perlu berefleksi dari laporan ini, mengingat kebijakan keuangan berkelanjutan yang tengah diorkestrasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih jauh dari ideal.
"Uni Eropa dan Indonesia perlu lebih ketat meregulasi lembaga-lembaga keuangan di negara masing-masing agar lebih bertanggung jawab dan tidak ikut membiayai perusakan lingkungan," ujar Uli Arta melalui keterangan resmi, Jumat, 29 Maret 2024.
"Hal ini sebenarnya sudah menjadi catatan kami dan Milieudefensie (Friends of the Earth Belanda) pada saat pembahasan draf Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EUDR dulu. Penting bagi Uni Eropa untuk membuktikan komitmen pelindungan iklim mereka,” sambungnya.
Sementara itu, Arie Rompas, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, mengatakan bahwa di Indonesia, praktik-praktik industri sawit di masa lalu terbukti merampas lahan masyarakat adat dan menghancurkan hutan. Praktik serupa masih mungkin berlanjut, apalagi jika melihat pemerintah Indonesia yang sangat defensif menyikapi EUDR.
"Temuan laporan ini harus menjadi perhatian khusus gugus tugas EUDR yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa, untuk memastikan aliran dana investasi ini hanya disalurkan untuk mengembangkan pekebun kecil dan rantai pasok yang bebas deforestasi," tegas Arie.
Lebih lanjut, ia mengatakan, di tengah berbagai bencana iklim yang semakin masif, perbankan Uni Eropa jangan lagi mendanai perusahaan yang terlibat perusakan lingkungan.
"Pemerintah Indonesia juga harus memperkuat komitmen iklimnya dengan memastikan tak ada lagi deforestasi, karena ini besar sekali kontribusinya memperparah krisis iklim," pungkas dia. (ari/adi)
