KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, menyatakan bahwa dia mendukung undang-undang yang akan menyelesaikan konflik antara undang-undang federal dan negara bagian terkait penjualan dan penggunaan ganja yang menghambat perusahaan ganja untuk mengakses sistem perbankan.
Dalam sesi sidang subkomite Alokasi Dana di DPR AS, Yellen mengutip Reuters pada Jumat 22 Maret 2024, mengungkapkan bahwa masalah ini mengharuskan bisnis ganja untuk menyimpan uang tunai dalam jumlah besar. "Saya pikir ini adalah masalah nyata dan akan diinginkan untuk memiliki undang-undang yang meringankan masalah ini," katanya dikutip Jumat 22 Maret 2024.
Perwakilan dari Partai Republik, David Joyce, menyatakan bahwa dia telah menyoroti masalah serupa dengan mantan Menteri Keuangan, Steven Mnuchin, lima tahun lalu, namun sedikit perubahan yang terjadi sejak saat itu.
Meskipun 38 negara bagian telah melegalkan ganja untuk penggunaan medis dan 24 negara bagian untuk rekreasi, penjualan ganja tetap ilegal secara nasional. Karena kekhawatiran akan melanggar undang-undang anti pencucian uang, sebagian besar bank menghindari bisnis ini, memaksa perusahaan ganja untuk melakukan transaksi tunai, yang meningkatkan risiko keamanan bagi karyawan dan menghambat pembiayaan.
Yellen sebelumnya juga mengatakan bahwa masalah ini menghambat pemungutan pajak dari perusahaan ganja. "Saya pikir kita berpotensi menyambut undang-undang di bidang ini yang akan menjelaskan kepada bank apa tanggung jawab mereka," ujarnya.
Dia tidak memberikan rincian tentang ketentuan yang dia anggap penting untuk undang-undang tersebut atau mengomentari langkah yang diambil tahun lalu oleh Komite Perbankan Senat AS untuk memperluas akses industri terhadap layanan perbankan tradisional.
Perwakilan dari Partai Demokrat, Steny Hoyer, menyatakan bahwa dia akan mendukung Yellen dan rekan-rekan dari Partai Republik dalam meloloskan undang-undang tersebut karena situasi saat ini menempatkan bisnis dan karyawan dalam risiko.
"Faktanya adalah setiap negara bagian yang memberikan suaranya telah menjadikannya legal. Setiap negara bagian," tegas Hoyer.
