KABARBURSA.COM - Pemerintah melihat transformasi angkutan barang atau truk begitu diperlukan untuk menekan emisi sekaligus efisiensi biaya logistik nasional.
Sebab dengan jumlah truk yang hanya sekitar kurang dari 4 persen dari seluruh kendaraan di Indonesia, memiliki kontribusi yang terbilang tinggi dari total emisi transportasi darat.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Reza Hertantyo mengatakan, biaya logistik nasional Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju.
Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, biaya logistik Indonesia tercatat melebihi 14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022.
Menurut Reza, transportasi darat menjadi komponen terbesar dalam struktur biaya tersebut dengan kontribusi sekitar 7 persen dari total PDB.
"Melalui kolaborasi antara BPS, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang melakukan penghitungan biaya logistik, memperlihatkan biaya logistik nasional Indonesia sebesar 14,29 persen dari PDB untuk tahun 2022, dengan transportasi darat sebagai komponen terbesar yang menyumbang sekitar 7 persen," kata Reza dalam diskusi publik Heavy Duty Vehicle Decarbonization Through Zero Emission Truck In Indonesia, Rabu 17 Juni 2026.
Ia menyebutkan, angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju yang mampu menjaga biaya logistik pada kisaran 8 persen terhadap PDB.
Kondisi itu menunjukkan masih terbukanya ruang perbaikan efisiensi di sektor transportasi, khususnya angkutan barang yang menjadi tulang punggung distribusi logistik nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan besar dalam menekan emisi dari sektor transportasi.
Berdasarkan inventarisasi emisi Kemenhub tahun 2024, subsektor transportasi darat menyumbang sekitar 87 persen dari total emisi sektor transportasi nasional. Transportasi darat juga tercatat menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 137.455.211 ton Karbon dioksida.
Sedangkan moda transportasi laut menyumbang 8 persen, transportasi udara sebesar 4 persen, dan kereta dengan 1 persen.
Kontributor terbesar berasal dari kendaraan angkutan barang meskipun jumlah truk kurang dari 4 persen dari total populasi kendaraan di Indonesia. Kontribusi truk bahkan mencapai sekitar 31 persen terhadap emisi transportasi darat pada 2024.
Tingginya emisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya aktivitas distribusi barang, panjangnya rantai logistik, serta masih dominannya penggunaan bahan bakar biosolar pada armada angkutan barang.
Menurut Reza, transformasi sektor angkutan barang yang lebih efisien dan rendah karbon menjadi langkah strategis untuk menjawab dua tantangan sekaligus, yakni menurunkan emisi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
"Oleh karena itu, transformasi angkutan barang menuju sistem yang lebih efisien, rendah karbon, dan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus mendukung agenda dekarbonisasi," ujarnya.
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai langkah untuk mempercepat dekarbonisasi sektor transportasi, terutama pada segmen kendaraan berat atau heavy duty vehicle.
Langkah tersebut diklaim sebagai salah satu komitmen Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi sebagaimana tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) dan target Net Zero Emission pada 2060.
Reza menyebut, sejumlah kebijakan telah diterapkan, mulai dari standar emisi Euro 4, program biodiesel, percepatan elektrifikasi kendaraan komersial, hingga implementasi kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Loading).
Selain itu, Kemenhub bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia melalui program UK PACT tengah menyusun peta jalan dekarbonisasi sektor transportasi nasional.
Kajian tersebut mencakup pemetaan emisi, proyeksi kebutuhan energi, target penurunan emisi, serta strategi transisi menuju sistem transportasi rendah karbon.
Reza menegaskan, kompleksitas dekarbonisasi transportasi darat membutuhkan pendekatan yang komprehensif karena melibatkan berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga truk berat.
"Karena itu, pengembangan ekosistem, infrastruktur, pembiayaan, regulasi, hingga tata kelola menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi sektor transportasi nasional," sebutnya.
Pemerintah berharap percepatan adopsi teknologi kendaraan nol emisi pada angkutan barang atau adopsi truk listrik dapat membantu pencapaian target iklim Indonesia, serta menciptakan sistem logistik yang lebih efisien di tengah meningkatnya kebutuhan distribusi barang nasional.(*)
