KABARBURSA.COM – Transisi kendaraan listrik selama ini lebih banyak dikaitkan dengan mobil dan motor.
Namun dalam transisi kendaraan listrik, penggunaan truk yang tidak sebanyak kendaraan pribadi di jalan raya, justru menyimpan potensi besar untuk menekan emisi dan mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai elektrifikasi armada truk dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan proporsi jumlah kendaraan tersebut.
Pasalnya, meski hanya menyumbang sekitar 4 persen dari total kendaraan yang beroperasi di jalan, kontribusi truk terhadap emisi sektor transportasi mencapai hampir 30 persen.
Kepala Kebijakan Transisi dan Dekarbonisasi IESR, Ilham Rizqian mengatakan, ketimpangan antara jumlah armada dan kontribusi emisi tersebut menunjukkan bahwa sektor angkutan barang menjadi salah satu hal krusial dalam upaya dekarbonisasi transportasi nasional.
"Truk itu jumlahnya di jalan hanya 4 persen secara unit, tapi emisinya sangat tidak proporsional, yaitu hampir 30 persen. Jadi jumlah yang sedikit ini tapi dampaknya luar biasa besar," ujar Ilham dalam media briefing IESR di Jakarta, Senin 15 Juni 2026.
Selain emisi karbon, armada truk yang umumnya berbahan bakar diesel juga menjadi sumber polusi udara yang signifikan. Polutan seperti particulate matter (PM), nitrogen oxide (NOx), dan sulfur oxide (SOx) menurut catatan IESR, menyumbang sekitar 11 persen polusi udara secara nasional.
Karena itu Ilham menyebut, mengganti armada diesel dengan truk listrik dapat menghasilkan dampak lingkungan yang jauh lebih besar dibandingkan elektrifikasi kendaraan lain.
"Elektrifikasi ini atau mengganti dari truk diesel menjadi truk listrik, itu menjadi sebuah big impact strategy. Sekali lagi jumlahnya sangat sedikit di jalanan, tapi dampaknya sangat besar," katanya.
IESR mencatat sumber utama emisi transportasi barang berasal dari berbagai kategori kendaraan niaga, mulai dari truk ringan dengan kapasitas di bawah 3,5 ton, truk sedang dengan kapasitas 3,5 hingga 12 ton, hingga truk berat yang memiliki kapasitas lebih dari 12 ton.
Meski begitu, fokus transisi energi sebaiknya lebih diarahkan pada segmen truk sedang dan truk berat karena kontribusi emisinya yang lebih dominan.
Pertumbuhan emisi dari sektor ini juga meningkat sejalan dengan ekspansi aktivitas ekonomi nasional. Perkembangan industri manufaktur, pertambangan, hingga lonjakan aktivitas perdagangan elektronik (e-commerce) membuat kebutuhan distribusi barang terus meningkat.
Kondisi tersebut menyebabkan emisi dari sektor angkutan barang tumbuh hampir 12 persen per tahun sepanjang periode 2020 hingga 2024.
Ilham menjelaskan, setiap pertumbuhan sektor produksi hampir selalu diikuti peningkatan kebutuhan armada logistik untuk mengangkut bahan baku maupun produk jadi.
"Karena itu emisinya setiap tahun naik hampir 12 persen, jadi kenaikannya sangat tinggi dari tahun 2020 sampai 2024," katanya.
Di sisi lain, struktur armada truk nasional masih didominasi kendaraan berusia tua. IESR memperkirakan sekitar sepertiga populasi truk di Indonesia telah beroperasi lebih dari 20 tahun.
Padahal, usia kendaraan yang panjang membuat konsumsi bahan bakar menjadi kurang efisien dan memiliki tingkat emisi yang tinggi. Kondisi ini berpotensi menghambat percepatan transisi menuju transportasi rendah karbon.
Menurut Ilham, masih banyak kendaraan yang melampaui usia operasional ideal namun tetap digunakan untuk aktivitas logistik sehari-hari.
Selain persoalan lingkungan, IESR menyoroti tingginya ketergantungan sektor logistik terhadap bahan bakar minyak yang harganya sangat dipengaruhi dinamika geopolitik global.
Fluktuasi harga minyak dunia kerap terjadi setiap adanya konflik atau ketegangan internasional. Situasi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya logistik dan memperbesar beban subsidi energi pemerintah.
Ilham mencontohkan ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang sempat mendorong harga minyak dunia menembus level 114 dolar AS per barel.
Menurutnya, sektor logistik Indonesia perlu mulai mengurangi ketergantungan terhadap komoditas yang sangat rentan terhadap gejolak global tersebut.
"Kita perlu melepaskan ketergantungan sektor logistik kita supaya tidak ter-lock in dengan komoditas ini," ujarnya.
Potensi Penghematan Rp5.000 Triliun
IESR memperkirakan setiap unit truk saat ini membutuhkan subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp21 juta per tahun akibat konsumsi bahan bakar fosil.
Jika dikalikan dengan populasi truk nasional, total beban subsidi dan kompensasi yang harus ditanggung dapat mencapai sekitar Rp313 triliun dalam kondisi harga minyak normal.
Namun, apabila harga minyak berada pada level tinggi seperti 114 dolar AS per barel, angka tersebut diperkirakan melonjak hingga sekitar Rp500 triliun.
Dalam jangka panjang, biaya tersebut berpotensi terus meningkat seiring inflasi dan kenaikan harga energi global. IESR memproyeksikan beban subsidi per truk dapat mencapai Rp50 juta per tahun pada 2060.
Berdasarkan simulasi lembaga tersebut, adopsi masif truk listrik hingga mencapai sekitar 7,6 juta unit pada 2060 berpotensi menghasilkan penghematan kumulatif hingga Rp5.000 triliun.
Sebagai perbandingan, angka tersebut hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang berada di kisaran Rp2.750 triliun.(*)
