KABARBURSA.COM - Pemerintah coba memacu pengembangan industri otomotif nasional, khususnya pada segmen kendaraan niaga seperti pick-up. Pemerintah menilai, segmen pick up dalam kategori kendaraan niaga ringan memilik potensi pasar yang berdampak terhadap ekonomi domestik.
Alasannya, rantai pasok industri otomotif nasional sangat bergantung pada pelaku industri kecil dan menengah (IKM) komponen.
Sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian menjalankan berbagai program pembinaan untuk mendorong IKM komponen otomotif, untuk masuk ke rantai pasok industri kendaraan bermotor.
Program tersebut meliputi fasilitasi restrukturisasi mesin dan peralatan, pendampingan sertifikasi ISO 9001, implementasi Industri 4.0, penerapan lean manufacturing, sosialisasi ISO 14001 dan International Automotive Task Force (IATF) hingga penguatan link and match dengan industri besar.
Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA), Kemenperin juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO).
Dalam keterangan resminya, Kemenperin menyebut bahwa asosiasi ini telah menaungi 110 IKM manufaktur komponen otomotif tier 2 dan 3 yang memproduksi komponen berbahan metal, plastik, karet, hingga nonwoven insulation, serta menjadi bagian dari ekosistem Original Equipment Manufacturer (OEM), dan tier 1 kendaraan roda dua maupun roda empat.
Salah satu contoh sinergi Kemenperin dan PIKKO adalah pengembangan Alat Mekanis Multiguna Perdesaan (AMMDes) yang diluncurkan pada 2018 di ajang GIIAS.
Kendaraan niaga tersebut diproduksi oleh anak usaha PT Astra Otoparts Tbk melalui PT Velasto Indonesia, yang kini bernama PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia, dengan melibatkan IKM binaan Ditjen IKMA.
Pengembangan AMMDes diklaim menjadi bukti kemampuan IKM nasional dalam mendukung produksi kendaraan niaga.
Pemerintah memandang, penguatan industri kendaraan niaga merupakan bagian dari strategi meningkatkan kemandirian industri, memperkuat struktur manufaktur, serta menciptakan nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Kemenperin juga menegaskan bahwa prospek kendaraan niaga di Indonesia sangat besar.
Sebagai ilustrasi, apabila pengadaan kendaraan pick-up sebanyak 70.000 unit dipenuhi oleh produk dalam negeri, dampak ekonomi yang tercipta diperkirakan mencapai Rp27 triliun melalui efek keterkaitan ke belakang (backward linkage).
Produksi kendaraan niaga juga dinilai akan menggerakkan berbagai subsektor, mulai dari industri ban, kaca, aki, logam, plastik, kabel, hingga elektronik.
Namun demikian, PIKKO menyampaikan kekecewaan atas munculnya informasi terkait rencana impor kendaraan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
Menurut PIKKO, dengan tingkat utilisasi industri yang masih berada di kisaran 60 hingga 70 persen, impor kendaraan utuh berpotensi menekan keberlangsungan ekosistem industri otomotif nasional dan berdampak pada sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok.
Ketua PIKKO, Rosalina Faried menyatakan, pihaknya memahami kebutuhan kendaraan operasional yang bersifat mendesak, namun pengadaannya diharapkan tetap mengutamakan produksi dalam negeri.
Ia menilai kemampuan industri otomotif dan komponen lokal saat ini sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
PIKKO juga berharap adanya perhatian pemerintah, khususnya Kemenperin untuk membatasi impor kendaraan dari India dan memberikan kesempatan lebih luas kepada produsen kendaraan nasional menjadi pemasok kendaraan operasional KDKMP. Terlebih saat ini kondisi industri otomotif terbilang masih lesu.(*)
