KABARBURSA.COM – Pemerintah didorong untuk merancang skema insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang lebih berorientasi pada penguatan industri nasional dibanding sekadar mendongkrak penjualan jangka pendek. Tanpa strategi tersebut, peningkatan adopsi kendaraan listrik dinilai berisiko memperbesar ketergantungan Indonesia terhadap impor komponen.
Pengamat otomotif, Yannes Martinus Pasaribu, mengatakan pengalaman sejumlah negara menunjukkan subsidi pembelian kendaraan memang mampu mendorong penjualan dalam waktu singkat. Namun, kebijakan semacam itu tidak selalu menghasilkan fondasi industri yang kuat apabila tidak dibarengi pengembangan ekosistem domestik.
“Pelajaran utama bagi Indonesia adalah jangan hanya menyubsidi harga beli kendaraan. Subsidi pembelian memang bisa menaikkan penjualan short term, tetapi berisiko menciptakan ketergantungan bila tidak disertai penguatan ekosistemnya,” kata Yannes kepada KabarBursa.com, Jumat, 18 Juni 2026.
Pernyataan tersebut muncul di tengah pembahasan berbagai skema dukungan baru untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Menurut Yannes, fokus kebijakan seharusnya tidak berhenti pada peningkatan angka penjualan, melainkan menciptakan rantai industri yang mampu tumbuh secara berkelanjutan.
Insentif Harus Menyasar Industri
Yannes menilai, insentif baru perlu diarahkan ke sektor-sektor yang mampu memperkuat daya saing industri nasional, termasuk pengembangan komponen utama kendaraan listrik.
“Insentif baru perlu diarahkan pada produksi lokal termasuk partsnya intinya (baterai), TKDN, program ekspor, home charging, kebijakan tarif listrik malam yang lebih rendah (karena turun signifikannya penggunaan listrik dari grid PLN), pembiayaan murah, pelatihan teknisi yang qualified, dan standar baterai,” kata Yannes.
Menurut dia, penguatan industri baterai menjadi salah satu aspek paling penting karena komponen tersebut menyumbang porsi terbesar dalam biaya produksi kendaraan listrik.
Selain itu, pengembangan infrastruktur pengisian daya, skema pembiayaan yang lebih terjangkau, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus menjadi bagian dari paket kebijakan yang terintegrasi.
Kepastian Regulasi jadi Kunci
Yannes menilai pelaku industri membutuhkan kepastian arah kebijakan dalam jangka panjang agar dapat mengambil keputusan investasi dengan lebih percaya diri.
“Pemerintah juga perlu memberi kepastian roadmap 5–10 tahun agar produsen, leasing, dealer, dan konsumen tidak menunggu kebijakan baru setiap tahun,” tuturnya.
Menurut dia, ketidakpastian regulasi berpotensi membuat pelaku industri menunda investasi dan memperlambat pembentukan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri.
Roadmap yang jelas dinilai penting untuk memberikan sinyal kepada investor mengenai arah pengembangan industri kendaraan listrik nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Pengamat otomotif asal Istitut Teknologi Bandung itu menilai, insentif yang paling efektif pada tahap awal justru bukan untuk kendaraan pribadi, melainkan armada yang digunakan secara intensif setiap hari.
“Insentif paling efektif sebaiknya dimulai dari kendaraan fleet, taksi, logistik, bus, dan pada sepeda motor listrik yang jadi kendaraan operasional harian gen millenial dan gen Z middle low class kita sebagai future market mobil listrik saat ekonomi mereka meningkat,” jelasnya.
Pendekatan tersebut dinilai mampu menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap pengurangan konsumsi bahan bakar sekaligus mempercepat pembentukan pasar kendaraan listrik yang lebih luas.
Armada operasional umumnya memiliki tingkat penggunaan yang tinggi sehingga manfaat efisiensi biaya energi dapat dirasakan lebih cepat dibanding kendaraan pribadi.
Jangan Sampai Penjualan Naik, Impor Ikut Meledak
Menurut Yannes, tujuan akhir kebijakan kendaraan listrik seharusnya bukan hanya meningkatkan jumlah unit yang terjual, tetapi juga menciptakan kemampuan teknologi nasional.
Karena itu, pemerintah didorong memperkuat skema supertax deduction untuk industri yang melakukan transfer teknologi dan melibatkan perguruan tinggi dalam pengembangan inovasi.
“Yang paling penting sebenarnya segera perkuat insentif supertax deduction yang prosedurnya dipermudah bagi industri EV yang mamu mentransfer teknologi intinya dengan melibatkan perguruan tinggi teknik terkemuka di Indonesia,” tuturnya.
Ia mengingatkan bahwa peningkatan penjualan kendaraan listrik tanpa penguatan industri lokal berpotensi menciptakan masalah baru berupa ketergantungan terhadap komponen impor.
“Ini penting agar setiap peningkatan sales EV tidak meledakkan impor parts, tapi menumbuhkan IKM berteknologi tinggi di dalam negeri demi kemandirian teknologi nasional kita,” jelasnya.
Bagi Indonesia, tantangan terbesar dalam transisi menuju kendaraan listrik bukan hanya mempercepat adopsi pasar. Sedangkan yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap pertumbuhan penjualan mampu mendorong lahirnya industri berteknologi tinggi di dalam negeri sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati produsen luar negeri, tetapi juga memperkuat basis manufaktur nasional.(*)
