KABARBURSA.COM – Upaya mempercepat elektrifikasi kendaraan tidak lagi cukup hanya berfokus pada kendaraan pribadi. Di tengah tingginya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional dan ketergantungan terhadap impor energi, elektrifikasi kendaraan niaga seperti truk dan bus memiliki dampak besar terhadap ekonomi dan pemangkasan konsumsi BBM.
Anggota Unsur Pemangku Kepentingan dari Dewan Energi Nasional (DEN), Sripeni Inten Cahyani, menyatakan elektrifikasi truk dan bus dapat menjadi salah satu langkah strategis mengurangi konsumsi BBM sekaligus mempercepat transisi energi di Indonesia.
Menurut dia, persoalan utama elektrifkasi bukan hanya tingginya konsumsi BBM, tetapi juga minimnya nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan energi fosil.
"Yang keluar (dari konsumsi BBM subsidi) itu hanya untuk dibakar, bukan menjadi barang produktif. Kalau menjadi barang produktif, itu bisa menjadi industri yang menghasilkan dan menciptakan lapangan pekerjaan," kata Sripeni dalam media briefing Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
Berdasarkan data DEN, besaran subsidi dan kompensasi BBM sejak 2019 hingga 2024 mencapai Rp719 triliun. Dalam periode yang sama, jumlahnya masih di atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas sebesar Rp659 triliun.
Ia lalu menjelaskan, dominasi kendaraan roda dua di Indonesia membuat konsumsi BBM, khususnya Pertalite, masih sangat besar.
Pada akhir 2025, total populasi kendaraan nasional diperkirakan mencapai 174 juta unit, dengan sekitar 147 juta unit atau 84 persen di antaranya merupakan sepeda motor.
Sementara jumlah kendaraan angkutan barang atau truk yang sebesar 3,7 persen dari total kendaraan nasional, justru memiliki peluang besar untuk menjadi sasaran percepatan elektrifikasi.
"Roda dua sudah berat. Kita tutup dulu bab roda dua, lalu masuk ke fokus bus dan truk. Justru truk listrik ini peluangnya sangat besar," ujar dia.
DEN lalu melihat sektor transportasi sebagai salah satu penyumbang terbesar konsumsi BBM sekaligus sumber emisi pencemar udara di kawasan perkotaan.
Sripeni mengatakan, sebagian besar polutan transportasi berasal dari penggunaan bahan bakar fosil.
Karena itu, jika pemerintah ingin mengurangi ketergantungan terhadap minyak sekaligus memperbaiki kualitas udara, sektor transportasi menjadi area yang paling logis untuk ditransformasi.
Terlebih armada transportasi beroperasi secara intensif dan mengonsumsi bahan bakar dalam jumlah besar.
Sementara pada sektor bus, perkembangan elektrifikasi mulai menunjukkan kemajuan, terutama melalui armada transportasi bus listrik Transjakarta di Jakarta.
"Bus sudah berkembang sangat baik, terutama karena dorongan dari DKI Jakarta melalui Transjakarta," kata Sripeni.
Di balik peluang besar tersebut, elektrifikasi kendaraan niaga masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah harga bus maupun truk listrik yang jauh lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional. Banderolnya bisa dua hingga tiga kali lipat dari unit bermesin konvensional.
Selain itu, ketersediaan infrastruktur pengisian daya juga menjadi faktor penentu keberhasilan adopsi truk listrik di Indonesia. Menurut Sripeni, terdapat dua pendekatan yang saat ini berkembang di berbagai negara. Model pertama adalah battery swapping atau penukaran baterai, yang sudah banyak diterapkan di China.
Pada sistem ini, baterai kendaraan dapat diganti secara cepat tanpa perlu menunggu proses pengisian daya.
Pendekatan kedua adalah penggunaan ultra fast charging atau teknologi pengisian daya cepat berkapasitas tinggi yang memungkinkan kendaraan kembali beroperasi dalam waktu relatif singkat.
Meski demikian, dari sisi teknologi kendaraan, DEN menilai perkembangan truk listrik saat ini sudah semakin matang. Berbagai produk yang tersedia di pasar, termasuk dari produsen China, dinilai mampu melayani kebutuhan operasional kendaraan komersial.
Perkembangan lain yang dinilai dapat mempercepat adopsi truk listrik adalah perubahan model bisnis. Jika sebelumnya perusahaan harus mengeluarkan investasi besar di awal atau capital expenditure (CAPEX), kini mulai muncul skema berbasis operational expenditure (OPEX).
Dalam model ini, pengguna tidak harus membeli seluruh aset kendaraan dan baterai secara langsung, melainkan dapat memanfaatkan skema penyewaan atau layanan berlangganan.
Sripeni menilai pendekatan tersebut dapat mengurangi hambatan investasi awal yang selama ini menjadi salah satu alasan pelaku usaha menunda transisi ke kendaraan listrik.
"Sekarang sudah mulai banyak model bisnis penyewaan. Jadi tidak perlu terlalu khawatir mengenai CAPEX, sekarang lebih fokus pada biaya operasional atau Opex," jelas Sripeni.
Ia menambahkan, adopsi truk listrik membutuhkan insentif untuk mengurangi beban biaya kepemilikan, skema pembiayaan dan model bisnis yang inovatif.(*)
