KABARBURSA.COM - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite hingga Pertamina Dex bisa memicu pertumbuhan permintaan kendaraan listrik.
Tidak hanya kendaraan penumpang atau mobil pribadi, penggunaan kendaraan listrik di segmen komersial juga tengah dipertimbangkan para pelaku usaha logistik.
"Pelaku industri kemungkinan besar bakal mulai mempertimbangkan beralih ke BEV (Battery Electric Vehicle) yang TCO (biaya kepemilikan) yang semakin kompetitif dibandingkan diesel," ujar Pengamat Otomotif, Yannes Martinus Pasaribu saat dihubungi KabarBursa.com belum lama ini.
Yannes menyebutkan, penggunaan kendaraan listrik komersial cukup memungkinkan. Terlebih untuk armada dengan rute tetap.
Namun adopsi EV dalam kegiatan bisnis masih memiliki sejumlah tantangan, mulai dari infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), hingga faktor harga.
"BEV bisa untuk armada yang beroperasi di rute tetap dengan jarak tempuh tinggi untuk menekan biaya operasional jangka panjang, meskipun prosesnya tidak akan instan karena tantangan terbesar mereka sekarang bergeser ke potensi semakin mahalnya harga BEV akibat Permendagri 11/2026 diberlakukan," jelas Yannes.
Lebih lanjut ia menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi juga berdampak terhadap biaya logistik di dalam negeri meskipun kendaraan pengangkut logistik kebanyakan menggunakan solar subsidi.
"Meskipun pemerintah menahan harga BBM bersubsidi seperti Biosolar untuk truk hingga akhir tahun, biaya logistik nasional tetap berpotensi naik. Karena mayoritas armada logistik barang konsumsi memang menggunakan Biosolar bersubsidi," sebut Yannes.
Akademisi dari Institut Teknologi Bandung ini menyatakan, masalah teknis di lapangan menjadi faktor utama dalam kenaikan biaya logistik.
"Masalah utamanya bukan semata kenaikan harga BBM nonsubsidi. Tapi kelangkaan kuota Biosolar di SPBU Pertamina yang membuat truk antre lama, waktu distribusi molor, plus pungli di jalan dan biaya tol yang terus naik," kata Yannes.
Akibatnya, inflasi hilir bisa meningkat karena keterlambatan pengiriman barang, dan akan semakin banyak truk ODOL (Over Dimensi dan Over Loading) demi menekan biaya distribusi," pungkasnya.
Sebagai informasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 resmi mengubah skema pajak kendaraan listrik yang berlaku mulai 1 April 2026.
Jika sebelumnya mobil listrik menikmati pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kini kendaraan berbasis baterai tersebut telah ditetapkan sebagai objek pajak layaknya mobil konvensional.
Sehingga perubahan ini menandai berakhirnya era pajak nol persen untuk mobil listrik.
Dalam regulasi tersebut, perhitungan pajak dilakukan dengan mengacu pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan koefisien bobot, sehingga mekanisme pajaknya sama seperti dengan kendaraan berbahan bakar fosil.
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan ruang insentif agar daya tarik kendaraan listrik tidak merosot. Insentif tersebut tidak lagi bersifat nasional penuh, melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah.
Kini setiap provinsi punya kewenangan untuk memberikan keringanan berupa pengurangan tarif sampai pembebasan sebagian atau seluruh PKB dan BBNKB. Penerapan ini bakal tergantung dari kondisi fiskal masing-masing daerah. (*)
