KABARBURSA.COM — Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan tarif Transjabodetabek mendapat dukungan dari kalangan pengamat transportasi. Tarif flat Rp3.500 yang selama ini berlaku dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan jarak tempuh sejumlah rute baru yang menjangkau wilayah penyangga hingga bandara.
Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai tarif yang diterapkan saat ini terlalu murah, terutama untuk rute-rute jarak jauh seperti Blok M-Bogor maupun Blok M-Bandara Soekarno-Hatta.
Menurutnya, tarif transportasi publik seharusnya tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan layanan sekaligus memiliki daya saing yang wajar dibanding moda transportasi lain.
“Kalau Rp3.500 untuk Transjabodetabek itu memang terlalu murah. KRL saja kalau Bogor-Manggarai Rp6.000, Depok-Manggarai Rp5.000. Makanya kalau Rp3.500 sangat-sangat murah. Paling tidak harganya kompetitif dengan KRL,” ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima KabarBursa.com, Kamis, 11 Juni 2026.
Wacana penyesuaian tarif Transjabodetabek memang tengah mengemuka dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menyatakan sedang mengevaluasi tarif sejumlah rute Transjabodetabek, terutama koridor-koridor dengan jarak tempuh panjang yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga hingga Bandara Soekarno-Hatta.
Evaluasi dilakukan seiring meningkatnya biaya operasional layanan dan besarnya porsi subsidi yang harus ditanggung pemerintah daerah. Salah satu rute yang menjadi sorotan adalah layanan Transjabodetabek Blok M-Bandara Soekarno-Hatta yang mulai beroperasi pada Maret 2026 dengan tarif flat Rp3.500.
Dalam sejumlah kesempatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengisyaratkan kemungkinan penyesuaian tarif pada beberapa rute Transjabodetabek setelah masa evaluasi operasional selesai. Opsi tarif yang lebih tinggi disebut sedang dikaji untuk menyesuaikan jarak layanan dan kebutuhan pembiayaan operasional.
Meski mendukung penyesuaian tarif, Deddy mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah mengambil keputusan. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang menghadapi tekanan akibat kenaikan berbagai kebutuhan pokok dan energi.
Ia meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji secara serius kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar sebelum menetapkan tarif baru. “Ini sedang krisis ekonomi. BBM naik walaupun Pertalite aman, tapi yang lain naik. Minyak goreng naik, beras naik, jangan sampai kenaikan tarif ini tambah membebani masyarakat. Menurut saya penyesuaian tarif tidak masalah, hanya perlu hati-hati soal penetapan tarif,” katanya.
Sorotan utama Deddy tertuju pada rute Transjabodetabek Blok M-Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini hanya dikenakan tarif Rp3.500. Padahal jarak tempuhnya mencapai 65,13 kilometer. Sejak beroperasi pada 12 Maret 2026, layanan tersebut telah mengangkut 77.391 penumpang dengan rata-rata okupansi harian mencapai 1.269 orang.
Dengan jarak sejauh itu, Deddy menilai tarif saat ini terlalu rendah dan tidak mencerminkan biaya layanan yang sesungguhnya. “Kalau pengguna pesawat, tarif Rp10.000 sampai Rp15.000 masih sangat murah dan terjangkau. Tiket pesawat saja bisa jutaan rupiah, masa feeder ke bandara hanya Rp3.500?,” ujarnya.
Namun Deddy mengingatkan tidak semua pengguna rute bandara adalah penumpang pesawat. Sebagian besar justru merupakan pekerja yang setiap hari menggantungkan mobilitasnya pada akses menuju kawasan Bandara Soekarno-Hatta.
Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah tidak menerapkan tarif tunggal untuk seluruh pengguna. Menurutnya, pekerja bandara perlu memperoleh skema khusus agar tidak ikut menanggung beban kenaikan tarif yang sama dengan penumpang pesawat.
“Kalau untuk pegawai kerja di bandara, pegawai toko, restoran, mungkin dengan tarif Rp10.000-Rp15.000 itu masih relatif mahal. Jadi khusus untuk bandara mungkin perlu disediakan tiket khusus bagi mereka pekerja bandara,” katanya.
Deddy memperkirakan jumlah pekerja yang beraktivitas di kawasan Bandara Soekarno-Hatta mencapai sekitar 50 ribu orang. Mereka tidak hanya berasal dari operator bandara, tetapi juga pekerja restoran, toko, logistik, hingga berbagai layanan pendukung lainnya.
Menurutnya, sebagian besar pekerja tersebut masih mengandalkan sepeda motor untuk berangkat bekerja setiap hari sehingga berkontribusi terhadap kemacetan di sekitar kawasan bandara.
“Yang kerja di Bandara Soetta itu kurang lebih 50 ribu orang. Bukan pegawai Angkasa Pura saja, tetapi pegawai restoran, toko-toko dan layanan lainnya. Kalau 40 ribu saja mereka menggunakan motor, makanya di sana macet sekali. Ada ribuan orang parkir motor di kawasan bandara,” ujar Deddy.
Ia menilai keberadaan layanan Transjabodetabek menuju Bandara Soekarno-Hatta seharusnya dimanfaatkan untuk menarik kelompok pekerja tersebut beralih ke transportasi umum.
Selain mengurangi kemacetan, langkah itu juga dinilai dapat menekan konsumsi BBM bersubsidi sekaligus mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. “Kalau mereka beralih ke transportasi umum, kemacetan bisa berkurang, penggunaan BBM subsidi juga berkurang, dan angka kecelakaan bisa ditekan. Karena itu yang perlu diincar sebenarnya adalah para pekerja bandara,” katanya.(*)
