KABARBURSA.COM – Ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel tidak hanya menghadirkan risiko bagi perekonomian global, tetapi juga membuka peluang strategis bagi negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), termasuk Indonesia.
Hal tersebut disampaikan CEO dan Managing Director DinarStandard, Rafi-uddin Shikoh, dalam peluncuran laporan Islamic Economic Outlook 2026 yang mengangkat tema "Skenario dan Opsi Strategis di Tengah Krisis Regional Iran-Amerika Serikat-Israel".
Menurut Rafi, fokus utama kajian yang dilakukan DinarStandard adalah mengidentifikasi langkah strategis yang dapat ditempuh negara-negara OKI untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menciptakan pertumbuhan baru di tengah ketidakpastian geopolitik.
"Setiap krisis juga menciptakan peluang," kata Rafi dalam paparannya secara daring Rabu, 17 Juni 2026.
Ia menjelaskan, konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi memengaruhi rantai pasok global, khususnya karena posisi strategis Selat Hormuz sebagai salah satu jalur utama perdagangan energi dunia. Namun dalam skenario dasar yang digunakan DinarStandard, konflik tidak berkembang menjadi perang regional yang lebih luas.
Dalam skenario tersebut, DinarStandard memperkirakan sejumlah tren besar akan mengemuka, mulai dari percepatan diversifikasi ekonomi negara-negara Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC), penguatan koridor perdagangan antarnegara OKI, meningkatnya tren dedolarisasi, hingga dorongan memperkuat kemandirian strategis di berbagai sektor.
Rafi mengatakan gabungan ekonomi 57 negara anggota OKI saat ini mencapai sekitar USD9,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 74 persen produk domestik bruto berasal dari berbagai klaster industri utama, mulai dari energi hingga pertahanan.
Untuk memantau perkembangan sektor-sektor tersebut, DinarStandard juga mengembangkan dashboard digital yang memungkinkan pemantauan berbagai klaster industri secara berkala.
Meski demikian, negara-negara OKI dinilai masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Beberapa di antaranya adalah krisis pengungsi, ketergantungan pada remitansi pekerja migran, defisit pangan di 28 negara anggota, keterbatasan akses air bersih, kesenjangan digital, hingga tingginya tingkat pengangguran usia muda.
Menurut DinarStandard, sekitar 40 persen penduduk negara-negara OKI masih belum memiliki akses internet yang memadai, sementara sekitar 60 persen populasi berada pada kelompok usia di bawah 30 tahun.
Dari sisi perdagangan internasional, sejumlah jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz, Bab el-Mandeb, Laut Merah, Terusan Suez, Selat Malaka, dan Selat Turki menjadi titik krusial bagi aktivitas ekonomi negara-negara OKI.
DinarStandard memperkirakan gangguan di Selat Hormuz dan Terusan Suez saja dapat memengaruhi sekitar 70 persen jalur perdagangan negara-negara anggota OKI.
Salah satu sektor yang dinilai paling rentan terhadap dampak konflik adalah pangan dan pertanian. Menurut Rafi, ekonomi halal tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan berbagai sektor lain seperti keuangan syariah, kesehatan, pariwisata, ritel, logistik, teknologi, hingga konstruksi.
Karena itu, setiap gangguan pada sektor-sektor utama tersebut akan memberikan efek berantai terhadap perkembangan ekonomi halal secara keseluruhan.
Dalam laporannya, DinarStandard mengidentifikasi enam area utama yang perlu menjadi perhatian negara-negara OKI, yakni energi dan bisnis, sistem keuangan, ketahanan pangan, arus geopolitik, teknologi dan pertahanan, serta sektor pariwisata dan penerbangan.
Khusus untuk Indonesia, DinarStandard menilai terdapat sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan di tengah perubahan lanskap ekonomi global.
Salah satunya adalah memperkuat koridor pangan Indonesia-GCC guna meningkatkan peran Indonesia sebagai pemasok pangan bagi negara-negara Timur Tengah. Selain itu, Indonesia juga dinilai memiliki posisi penting dalam rantai pasok mineral kritis dunia, terutama nikel yang menjadi bahan baku utama industri kendaraan listrik.
"Indonesia memiliki kesempatan luar biasa untuk menghadapi krisis ini sebagai katalis untuk usaha strategis," ujar Rafi.
Ia menambahkan Indonesia juga berpeluang memperkuat peran sebagai pusat ekonomi halal global melalui pengembangan sertifikasi halal, peningkatan penerbitan sukuk, penguatan perdagangan antarnegara OKI, hingga pembangunan Jakarta sebagai salah satu pusat keuangan syariah internasional bersama Kuala Lumpur.
Dalam jangka pendek satu hingga dua tahun, DinarStandard merekomendasikan penguatan ekspor pangan strategis, peningkatan kapasitas pengolahan nikel, serta pengembangan kerja sama perdagangan dengan negara-negara anggota OKI.
Sementara dalam jangka menengah hingga panjang, Indonesia dinilai dapat mengembangkan koridor perdagangan ASEAN-OKI, memperluas ekspor produk halal, menarik investasi dari negara-negara Timur Tengah, serta memperkuat posisi sebagai pusat keuangan Islam di kawasan.
Rafi juga menyoroti perubahan perilaku konsumen global yang mulai memberi ruang bagi tumbuhnya merek-merek halal dari negara-negara Muslim. Menurutnya, tren tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk membangun merek halal berskala internasional.
Ia menilai krisis yang terjadi saat ini bukan hanya menghadirkan risiko, tetapi juga dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat posisi ekonomi syariah dan halal di tingkat global.
"Indonesia memiliki kesempatan luar biasa untuk menghadapi krisis ini sebagai katalis untuk usaha strategis," kata Rafi.(*)
